Sabtu, 24 September 2016

Waspada Intel Asing dalam Pemilu Kepala Daerah

Artikel singkat ini mungkin belum didukung oleh data yang valid dan tidak dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan analisa intelijen. Idenya berangkat dari investigasi kemungkinan keterlibatan intelijen Rusia dalam Pemilu Presiden di AS. Sebelumnya Blog I-I juga pernah mengangkat artikel yang sejenis yakni ketika Pemilu Presiden, misalnya dalam artikel Tentang Stanley Greenberg dan Intel Asing Pengaruhi Pemilu 2014. Meskipun dua artikel Blog I-I tersebut cenderung berargumentasi bahwa keterlibatan Intel Asing atau pihak Asing relatif kecil, namun tidak berarti meniadakan permainan Intel Asing yang bekerja untuk kepentingan negaranya dalam mempengaruhi atau mendukung salah satu calon dalam pemilu untuk kepentingan asing.

Kewaspadaan yang pernah dan akan terus diulangi oleh Blog I-I dalam masalah ini adalah: janganlah terlalu cepat menuduh segala persoalan sebagai bagian dari adanya konspirasi atau intervensi asing. Tetapi introspeksi dirilah dan waspadalah dengan geliat kekuatan-kekuatan politik dalam negeri yang berpotensi melakukan penjarahan atau berkolaborasi dengan kepentingan kelompok dan asing yang tidak peduli dengan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, catatlah semua janji-janji politik para calon pemimpin, tagihlah kepada pemenang pemilu dan percaya dirilah dengan jati diri kebangsaan kita dan jangan biarkan kita dibodohi oleh propaganda-propaganda.

Artinya setiap kali diperoleh informasi tentang adanya pengaruh, infiltrasi, masuknya kepentingan asing dalam Pemilu, apa yang harus dilakukan oleh Intelijen adalah melakukan penyelidikan dan operasi konter intelijen guna mencegah terjadinya kerusakan di kemudian hari. Contohnya dugaan adanya hubungan intelijen Rusia dalam pemilu di AS melalui keberadaan penasihat kebijakan luar negeri kandidat Presiden Donald Trump bernama Carter Page, seorang bankir investasi yang memiliki hubungan erat dengan Gazprom perusahaan Gas yang dikendalikan oleh Kremlin. Kasus tersebut bahkan telah menjadi pembahasan dalam komite intelijen Kongres bersama komunitas intelijen AS.

Kehati-hatian dan kewaspadaan adalah kunci dari pencegahan terjadinya malapetakan karena adanya pengaruh asing yang terlalu kuat pada pemimpin suatu negara atau suatu daerah. Bahaya tersebut terletak pada kebijakan-kebijakan yang berpihak atau cenderung menguntungkan asing. Dari mana masuknya pengaruh asing tersebut? Seperti dalam penyelidikan terhadap Carter Page, masuknya adalah melalui jaringan, hubungan pertemanan, lingkaran terdekat, penasihat politik, penasihat ekonomi, dan lain-lain. Tetapi diperlukan kehati-hatian agar tidak sembarangan melempar tuduhan tanpa bukti-bukti yang kuat.

Apa yang dapat dilakukan? Apabila terdapat bukti-bukti yang kuat tentunya puncaknya adalah mencegah rakyat salah memilih pemimpin yang dipengaruhi asing. Hal ini dapat dilaporkan kepada penyelenggara pemilu atau proses hukum tentunya apabila ada dasar hukum yang dapat digunakan. Persoalan dalam pembuktian adalah hal yang paling sulit, apa yang dapat ditunjukkan adalah adanya hubungan-hubungan asing dengan kandidat yang maju dalam pemilu, sementara bukti berupa pengaruh baru dapat dibuktikan belakangan ketika kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemimpin yang terpilih berpihak kepada kepentingan asing, dan bila sudah terpilih tentunya sudah terlambat. Bila sudah terlambat, apa yang dapat dilakukan adalah kontrol terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan melalui elemen-elemen politik lain seperti legislatif sehingga pemimpin terpilih tidak kebablasan dalam mendukung kepentingan asing di Indonesia.

Adakah ada kemungkinan proses hukum? Secara umum sangat sulit khususnya dari sisi pembuktian. Hal ini disebabkan bahwa adanya hubungan dengan asing baik melalui person-to-person, jaringan bisnis, maupun kelompok adalah hal yang normal. Kecuali apabila konter intelijen Indonesia mendapat dukungan politik dan dasar hukum sebagaimana pemberantasan Korupsi dimana pengawasan terhadap komunikasi seorang calon pemimpin dapat dilakukan secara leluasa dan ketika rekaman pembicaraan dan lain-lain mengarah kepada suatu transaksi mengakomodir kepentingan asing, maka pada hal itu dapat menjadi bukti di pengadilan bahwa yang bersangkutan adalah antek asing. Biaya politik dan polemik yang akan timbul terlalu besar karena lagi-lagi hal ini harus diimbangi dengan kalkulasi strategis sejauh mana Indonesia atau suatu daerah dirugikan dari masuknya kepentingan asing.

Misalnya sebagai contoh, masuknya investasi asing di suatu daerah dengan pengembangan wilayah baik berupa pembangunan infrastruktur, industri, jasa, dan lain-lain apakah hal itu dapat dianggap mengganggu kepentingan rakyat di daerah tersebut? Tentunya diperlukan penelitian yang lebih mendalam tentang dampak investasi apakah meningkatkan kesejahteraan atau membuat rakyat menderita dan tergusur. Apakah terjadi konflik sosial ataukah justru meningkatkan interaksi internasional dari masyarakat setempat misalnya melalui industri pariwisata.

Pada level nasional yakni pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu legislatif, pihak yang mengawasi cukup banyak dan mekanisme yang berjalan juga selalu menjadi sorotan media. Hampir setiap kebijakan menjadi pembicaraan publik, terlebih yang langsung menyentuh kepentingan publik. Namun pada level daerah, pihak yang mengawasi semakin sedikit dan belum tentu menjadi perhatian media apabila tidak ada masalah yang berkembang. Otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas kepada pimpinan daerah untuk mengembangkan potensi daerah dengan mengundang investasi asing, meskpun secara hukum ada supervisi dari Kementerian Luar Negeri, namun tidak sedikit yang melakukan penyelonongan sendiri-sendiri dan ketika mencapai tahap kesepakatan berupa MoU baru meminta masukan kepada Kementerian Luar Negeri. Hal itu dapat terjadi karena adanya hubungan-hubungan langsung dengan luar negeri, dan belum tentu merupakan operasi intelijen asing.

Hal ini merupakan tantangan bagi profesi intelijen untuk lebih mengembangkan jaringan dan lebih teliti dalam melihat dinamika demokrasi yang dapat dipengaruhi oleh asing. Oleh karena itu, tidak ada salahnya apabila Intelijen meningkatkan kewaspadaan menjelang Pilkada serentak 2017. Peranan Intelijen bukan saja ikut menjaga pelaksanaan pemilu, memelihara suasana yang kondusif dan mencermati AGHT, namun juga memonitor kemungkinan adanya pengaruh asing yang dapat merugikan kepentingan rakyat Indonesia. Waspada dan Teliti!

Salam Intelijen
Dharma Bhakti

Read More »
20.45 | 0 komentar

Jumat, 16 September 2016

Blog Intelijen Indonesia Hampir Menjadi Tupai yang jatuh



Setelah Blog I-I berdamai dengan BIN dan mendukung sepenuhnya misi dan visi BIN di bidang intelijen bahkan menyampaikan catatan penting berupa pointers kepada Kepala BIN yang baru, serangan cyber bertubi-tubi dihadapi akun google Blog I-I yang bersumber dari beberapa wilayah di Eropa Timur dan Rusia. Hal ini sangat mengganggu dan menyebabkan beberapa jaringan cyber Blog I-I dalam dua hari ini bekerja keras memulihkan akun Blog I-I tanpa membuka identitas. Mengapa Blog I-I diserang? Dari beberapa artikel Blog I-I dapat diduga mengapa terjadi serangan hacking terhadap akun google Blog I-I, dan ini menjadi sebuah tantangan serius kepada seluruh komunitas cyber Indonesia, khusus unit cyber intelijen resmi seperti di BIN, BAIS, dan Lemsaneg.

Pihak lawan telah berhasil melakukan login ke akun Blog I-I namun untungnya Google melakukan block terhadap upaya tersebut. Dampak lanjutan dari sejumlah serangan cyber tersebutlah yang membuat pusing karena Google terpaksa melakukan berbagai verifikasi pemilik akun dan tercatat upaya pemulihan tersebut gagal berkali-kali karena pertanyaan-pertanyaan Google yang sulit untuk diingat-ingat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh jaringan Blog I-I untuk memulihkan akun online anda seperti akun google adalah sbb:

  • Password terakhir sudah pasti ditanyakan
  • Kapan akun google dibuat (bulan dan tahun), mulai sekarang dicatat dan simpanlah dengan baik
  • Bila ada double verifikasi pertanyaan, pastikan tahu jawabannya
  • Dari mana akses online dilakukan
  • Komputer yang digunakan
  • Browser yang digunakan
  • Apakah menggunakan aplikasi google yang lain
  • Verifikasi email dan telepon
  • Kapan terakhir melakukan login

Meskipun sudah siap dengan jawaban berdasarkan ingatan, kemungkinan besar langkah pemulihan tidak langsung sukses dalam satu kali coba. Oleh karena itu bila mengalami kegagalan, lakukan lagi dengan jawaban yang benar.

Pada bagian akhir atikel ini kami tampilkan salah satu contoh sumber serangan yang dilaporkan oleh Google setelah akun Blog I-I dapat dipulihkan kembali. Beberapa sumber serangan memiliki karakter yang sama dengan contoh ini, sedangkan serangan lain bersifat anonymous memanfaatkan TOR dan yang sejenisnya.

Dari hasil penyelidikan Blog I-I, melalui pengecekan sumber serangan ternyata ada yang menampilkan jawaban NOT DETECTED, NO RECORD FOUND, ada juga yang merujuk kepada CVTSTU NMC Slovak Technical University. Beberapa serangan lain rasanya tidak perlu diungkapkan karena pada intinya modelnya sama yakni berusaha mengambil alih akun google Blog Intelijen Indonesia.

Semoga pengalaman berharga ini dapat menjadi indikasi-indikasi yang serius bagi Lembaga Intelijen Indonesia yang resmi khususnya BIN, BAIS dan Lemsaneg untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan cyber dan mengembangkan fasilitas dan sumber daya manusia yang handal yang mampu melindungi bangsa dan negara Indonesia dari serangan cyber.

Blog I-I yang tidak berafiliasi kepada pemerintah saja ditakuti dan diserang musuh-musuh Indonesia, apalagi pemerintah. Waspadalah! Kepada peminat isu cyber dan anak bangsa Indonesia yang pakar dalam dunia cyber tetaplah ikut aktif dalam mengawal keamanan cyber nasional Indonesia dari ancaman asing.

Salam Intelijen
Dharma Bhakti
Senopati Wirang

Windows
Time:September 14, 7:14 AM
Location:Bratislava, Slovakia
Browser:
Firefox 45.0
IP address:147.175.187.143 

Read More »
12.38 | 0 komentar

Selasa, 13 September 2016

Nawacita Pemerintahan Jokowi - JK dan Intelijen


Alhamdulillah, puji Tuhan masukan dari jaringan Blog Intelijen Indonesia telah diketahui oleh Kepala BIN yang baru dilantik Jenderal Polisi Budi Gunawan. Bahkan beberapa langkah awal Kepala BIN memiliki kemiripan dengan masukan jaringan Blog I-I. Tentunya untuk membawa perubahan positif ke dalam organisasi BIN diperlukan waktu baik untuk mendalami persoalan internal dan tantangan eksternal, serta dalam rangka melaksanakan reformasi yang tepat guna bagi kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas performa BIN.

Sejalan dengan semangat profesionalisme intelijen, kali ini Blog I-I bermaksud menyampaikan masukan bagaimana menterjemahkan Nawacita atau Sembilan Agenda (cita-cita) dalam dimensi intelijen, berikut ini hasil diskusi dan masukan dari jaringan Blog I-I bagi para seniors dan sesepuh maupun generasi muda Indonesia yang aktif atau simpatik dengan dunia intelijen.

Pertama, menghadirkan negara di era reformasi sangat erat kaitannya dengan tugas pokok intelijen yang menjadi ujung tombak informasi bagi pemerintah. Keberadaan Binda dan BIN di luar negeri merupakan mata dan telinga yang dapat meningkatkan efektiftas upaya menghadirkan negara tersebut. Secara umum, agenda pertama nawacita ini berada dalam ruang lingkup politik, pertahanan, keamanan, dan luar negeri sehingga dalam dimensi intelijen apa yang harus ditingkatkan oleh BIN adalah daya tembus terhadap sumber informasi dengan meningkatkan jaring intelijen sebaik-baiknya. Hal ini juga harus didukung oleh unit analisa yang handal yang senantiasa mengkomunikasikan kebutuhan informasinya kepada agen-agen BIN yang tersebar di mana-mana. Salah satu matra yang agak tertinggal di masa lalu dan sekarang menjadi prioritas adalah maritim yang dicita-citanya menjadi jati diri Indonesia di masa mendatang. Apakah BIN berarti harus membentuk unit khusus maritim? Itu adalah hal klise yang seolah intelijen maritim dapat menjadi jawaban. Tanpa harus membangun intelijen maritim, BIN dapat berkontribusi apabila memahami kebutuhan-kebutuhan informasi dalam pembangunan maritim Indonesia. Sebagai contoh misalnya bagaimana BIN menganalisa potensi kesempatan dan ancaman dari China's maritime silk road terhadap konsep poros maritim Indonesia. Analisa tersebut tidak dapat dilakukan berdasarkan pengetahuan umum belaka, melainkan harus berdasarkan informasi yang akurat dari agen-agen BIN di China dan kawasan Asia yang dirangkum dalam analisa yang dalam oleh analis ahli dari BIN. Pertanyaannya apakah BIN sanggup melakukan hal itu atau tidak.

Kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agenda kedua nawacita ini lebih mengarah kepada konsolidasi demokrasi baik dalam hal melanjutkan reformasi lembaga-lembaga negara agar sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, maupun dalam hal memelihara dan melindungi hasil konsensus nasional yakni sistem politik Indonesia yang demokratis. Terkait reformasi birokrasi, lembaga negara, dan revolusi mental akan lebih tepat apabila dilaksanakan oleh masing-masing lembaga secara internal melakukan perbaikan. Tantangan terbesar intelijen lebih berada di wilayah ancaman terhadap sistem politik demokrasi baik yang bersumber dari ideologi yang memaksakan kehendak dengan kekerasan seperti radikalisme, terorisme, dan komunisme, maupun dari masalah yang berada di dalam koridor demokrasi misalnya hubungan antara pusat dan daerah dan masih adanya sentimen keinginan memisahkan diri dari Indonesia (separatisme). Apa yang harus dilakukan oleh BIN adalah operasi intelijen, dan pengkajian yang sangat serius dalam menjawab tantangan terhadap demokrasi tersebut, dimana didalamnya terdapat nilai-nilai yang juga dijadikan alat oleh mereka yang terlibat dalam separatisme. Artinya BIN harus lebih canggih dalam memahami konsep demokrasi ala Indonesia yang dapat memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada rakyat, menjamin keamanan dan ketertiban, serta menjawab setiap keluhan masyarakat yang termarjinalkan.

Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Agenda ketiga ini sangat tepat dan cukup efektif dalam meningkatkan rasa memiliki seluruh rakyat Indonesia karena perkuatan pinggiran/daerah bukan berarti melupakan pusat melainkan sebuah proses penyeimbangan atau pemerataan pembangunan. Bukti-bukti pembangunan yang pesat di pinggiran dan daerah telah mulai berlangsung dan harus terus dijaga dan dipelihara agar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. BIN yang telah memiliki Deputi Komunikasi dan Informasi seharusnya dapat bekerjasama dengan Kemenkominfo untuk mempersiapkan strategi komunikasi  pembangunan yang secara efektif dapat mengikis hambatan-hambatan dalam proses pembangunan di pinggiran/daerah tersebut. Selain itu, pilihan proyek pembangunan juga harus tepat guna dan bersifat strategis sehingga tidak bersifat mercu suar dan mubazir. Sektor pembangunan seperti infrastruktur, maritim, dan pangan melibatkan banyak pihak yang berpotensi mengalami ATHG. BIN dalam kaitan itu juga dapat berkontribusi dalam mendalami persoalan sehingga akar persoalannya dapat diketahui dan penyelesainnya pun dapat cepat dilaksanakan. Kemampuan analisa yang prima dalam ekonomi pembangunan dan penelitian terhadap karakter daerah pinggiran merupakan hal dinamis sehingga perlu update terus-menerus dalam rangka memberikan masukan yang adaptif terhadap perubahan. Meskipun lembaga teknis memiliki sumber daya yang cukup baik, BIN dapat memberikan masukan dari sisi intelijen mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap upaya pembangunan pinggira dan daerah tersebut. Misalnya dalam hal pilihan pembangunan perkebunan kelapa sawit di suatu wilayah harus memenuhi penelitian akan dampak lingkungan dan dampak sosial ekonomi kepada masyarakat sekitar. Apabila dkaji lebih dalam, tidak semua pembangunan di pinggiran/daerah memiliki dampak yang positif karena boleh jadi kerusakan lingkungan justru merusak suatu wilayah dan menimbulkan kemarahan rakyat dan dunia internasional.

Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Negara yang kuat secara hukum akan mendisiplinkan warga negara dan menciptakan sistem yang kuat dari rongrongan perilaku yang korup. Hal itu pada gilirannya akan melahirkan sistem nasional yang bermartabat dan terpercaya dan dampak lanjutannya adalah progress atau kemajuan yang cepat. Meskipun agenda keempat ini lebih berada di wilayah lembaga yang berkaitan langsung dengan publik baik di bidang hukum maupun bidang pelayanan publik, namun dimensi intelijen dapat berperan memberikan dukungan yang memperkuat posisi negara tanpa adanya penyalahgunaan wewenang. Kerjasama antar lembaga agar intelijen dapat memberikan masukan yang substantif dapat ditempuh, namun seandainya hal itu telah berjalan baik di lembaga-lembaga terkait, maka intelijen dapat lebih berkonsentrasi kepada agenda nawacita yang lain.

Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat serta land reform dan program perumahan murah adalah sebuah cita-cita mulia. Dimensi intelijen dalam konteks peningkatan kualitas hidup masyarakat lebih kepada ikut serta memonitor pelaksanaan dan memberikan masukan serta mendeteksi kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin melakukan sabotase yang dapat berdampak kepada kegagalan yang masif. Misalnya propaganda kelompok separatis yang menghalang-halangi pelaksanaan program-program yang mulia tersebut karena khawatir simpatik masyarakat semakin besar kepada pemerintah Indonesia.

Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Produktivitas rakyat berada di wilayah kemampuan, kreatifitas, dana, dan akses dari pelaku bisnis baik besar, menengah maupun kecil. Masalah ini dapat diserahkan kepada Kementerian teknis yang membinanya dan juga Perbankan sebagai sumber kreditnya. Selain itu, juga ada mekanisme pasar yang menjadi tantangan para pelaku bisnis Indonesia. Kemudian masalah daya saing di pasar internasional adalah terkait dengan akses pasar, proses marketing, dan informasi dalam melihat peluang dan tantangan di pasar internasional. Andaikata BIN serius, dapat meniru Singapura atau negara maju lainnya seperti AS, Eropa dan Jepang yang memiliki unit intelijen ekonomi khusus mencermati pasar internasional, baik komoditi, keuangan, maupun produk barang dan jasa. Hal ini memerlukan waktu yang cukup lama dan pernah menjadi cita-cita BIN ketika membangun Intelijen Ekonominya pada era kepemimpinan Jenderal Polisi Sutanto. Jaringan Blog I-I juga pernah diminta bantuan, namun melihat situasi yang belum siap maka sampai saat ini masih belum dapat dilakukan secara maksimal.

Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Hal terpenting dalam agenda ketujuh ini adalah kesepakatan pemerintah dalam hal ini Kabinet Kerja dalam definisi sektor strategis ekonomi domestik. Pangan (darat dan laut), energi, keuangan, teknologi, minerba, dan seterusnya merupakan contoh sektor strategis ekonomi domestik dimana idealnya Indonesia mandiri. Peranan BIN adalah lebih kepada analisa intelijen ekonomi dimana upaya kemandiriannya tersebut mengalami ATHG. Selain itu, BIN juga dapat menawarkan strategi-strategi jitu dalam melindungi dan memperjuangkan kemandirian ekonomi Indonesia. Sebagai contoh misalnya, dalam upaya menciptakan kedaulatan pangan pemerintah mencanangkan pembukaan lahan baru sumber pangan nasional di Indonesia Timur (Papua) dalam bentuk sawah padi. Papua yang selama ini bukan lumbung padi nasional tentunya tidak dapat tiba-tiba dirubah begitu saja dan harus dilakukan pengkajian yang serius dengan berbagai analisa dampak lingkungan dan sosial politik dan ekonominya. Seandainya terjadi kekeliruan dalam kebijakan ini akan dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang anti Indonesia untuk propaganda negatif yang menyudutkan Indonesia. Oleh karena itu, tantangan BIN baik di daerah maupun di pusat bukan semata-mata pada akses informasi melainkan juga kepada kondisi kebathinan di lingkungan masyarakat serta ketajaman analisa perkembangan situasi dan perkiraan keadaan ke depan.

Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali kurikulum pendidikan nasional, penanaman patriotisme dan cinta tanah air. Hal ini merupakan apa yang disebut sebagai character building oleh para pendiri Republik Indonesia yang telah lama dilupakan. Sebelum dapat menggulirkan suatu revolusi tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga revolusi dapat bergulir. Mengapa revolusi? meskipun tampak seram namun sesungguhnya itu hanya sebuah penekanan pentingnya perubahan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik. Penataan kurikulum nasional baru akan berdampak ketika generasi yang mengalami kurikulum baru lulus dan terjun di masyarakat dalam berbagai posisi. Bagaimana dengan generasi yang lahir dan tumbuh di era Orde Baru 1960-an sampai 1980-an? Bagi merekalah revolusi itu harus terjadi lebih cepat. Keterbukaan, demokrasi, dan sistem hukum yang lebih baik telah merontokkan sejumlah kalangan yang korup dan memberikan kesempatan kepada mereka yang "revolusioner" misalnya dalam pemberantasan korupsi. Apa yang belum tampak secara nasional adalah bahwa ide yang cemerlang character nations building dengan revolusi mental tersebut secara efektif diterapkan. Model orasi politik seperti Presiden pertama RI memang dapat meningkatkan patriotisme dan cinta tanah air, namun di era sekarang berbagai lini penyampaian pesan harus terus-menerus dilakukan, seperti juga digagas oleh jaringan Blog I-I tanpa kenal lelah selama belasan tahun ini. Apa yang BIN harus lakukan adalah koreksi total kepada seluruh anggota-anggota baik melalui program penyegaran cinta tanah air maupun melalui program khusus untuk membangun militansi intelijen yang profesional dalam melaksanakan tugas.

Kesembilan, memperteguh Keb-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga. BAKIN dan sekarang BIN adalah satu satu aktor utama dalam pemeliharaan harmoni bangsa Indonesia yang berbeda-beda etnis, agama, dan latar belakang. Agenda ini sejalan dengan sistem politik demokrasi yang memperlakukan setiap orang sederajat dalam hak-hak politiknya dan di depan hukum. BIN selama ini telah sangat baik dalam memonitor konflik antar kelompok, tidak ada salah apabila BIN dapat lebih maju ikut mempromosikan atau mempropagandakan penguatan kebhinekaan dan selalu mendorong penyelesaian pertikaian antar kelompok melalui dialog. Hal ini sebenarnya lebih efektif melalui hal-hal yang dapat menjadi pemersatu nasional yang alamiah seperti prestasi olahraga, kebanggaan sebagai orang Indonesia, kepedulian sosial, kepedulian menjaga lingkungan, dan lain sebagainya yang seringkali dilihat berada di luar wilayah intelijen.

Demikian masukan singkat ini, semoga dapat bermanfaat.

Salam Intelijen
Dharma Bhakti & Senopati Wirang

Read More »
06.08 | 0 komentar

Jumat, 09 September 2016

Selamat atas Pelantikan Kepala BIN Jenderal Polisi Budi Gunawan



Bersama ini segenap jaringan Blog Intelijen Indonesia mengucapkan selamat kepada Jenderal Polisi Budi Gunawan yang telah resmi dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Do'a kami semoga sukses dalam memimpin BIN menjadi lembaga intelijen yang tangguh dengan karakter kerja velox et exactus memberikan intelijen yang terbaik demi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meski komunitas Blog I-I telah diwakili oleh beberapa jaring di Istana untuk menghadiri pelantikan, namun kami tetap tidak dapat secara terbuka kepada Kepala BIN yang baru karena akan membahayakan seluruh jaringan Blog I-I yang telah menjadi incaran beberapa pejabat tinggi intelijen Indonesia yang tidak nyaman dengan keberadaan jaringan Blog Intelijen Indonesia.

Sekali lagi semoga sukses membawa perubahan yang lebih baik, bila Kepala BIN yang baru memperhatikan masukan dari Blog I-I, dapat dijamin kemajuan pesat dari BIN dalam beberapa tahun ke depan. Jaringan Blog I-I sejak lahirnya selalu setia mendukung upaya memajukan Intelijen Indonesia.

Salam Intelijen
Dharma Bhakti


Catatan pelaksanaan pelantikan:
Kegiatan pelantikan Kepala BIN Jenderal Polisi Budi Gunawan berjalan khidmat dan lancar. Namun ada sedikit catatan jaring Blog I-I yang semoga diketahui para pejabat tinggi negeri tercinta ini bahwa dari para undangan yang berbaris tampak ada sebagian yang kurang mengerti tata upacara dimana pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, bagi mereka yang tidak memakai tutup kepala (topi, peci) seharusnya tidak mengangkat tangan memberikan tanda penghormatan. Sangat disayangkan bahwa dalam kedisiplinan pun sebagian para pejabat tinggi kita kurang mengerti atau kurang menghayati, sehingga tampak ketidakseragaman yang cukup mengganggu. Semoga dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan, upacara, pelantikan, dan lain-lain dikemudian hari hal ini lebih diperhatikan.




Read More »
06.30 | 0 komentar

Selasa, 06 September 2016

Rabu 7 September 2004 - Intelijen Tetap Ingat

Setiap tahun pada tanggal 7 September, aktivis HAM, kalangan masyarakat madani, keluarga dan sahabat Munir Said Thalib memperingati wafatnya Munir karena diracun. Beberapa narasi kampanye yang selalu dikumandangkan terkait kasus Munir adalah "Melawan Lupa" "Masih Ingat" "Merawat Ingatan" "Menolak Lupa" dan lain sebagainya yang intinya bahwa peristiwa tragis kematian Munir menjadi sebuah "peringatan" yang dianggap penting untuk selalu diingat. Tahun ini seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 2005, jaringan Blog I-I juga selalu ikut serta dalam "peringatan" kematian Munir sebagai pengingat untuk diri sendiri maupun komunitas intelijen secara umum. Blog I-I pernah menyampaikan sejumlah petunjuk yang sangat samar tentang bersihnya institusi intelijen (BIN) dari kasus Munir pada periode 2005-2007 ketika kasus tersebut sedang hangat-hangatnya. Mengapa BIN dapat dikatakan bersih?



Salah satu hal yang dilupakan oleh banyak pihak adalah bahwa organisasi intelijen sangatlah kompleks dalam operasionalisasinya. Mayoritas anggota intelijen saling tidak mengetahui pekerjaan anggota intelijen yang lain atau yang sering dikenal dengan istilah kompartementasi. Masih bagus apabila ketidaktahuan tersebut adalah sesama anggota intelijen organik dan bukan agen luar institusi. Dalam prakteknya sangatlah wajar apabila terjadi penggunaan agen luar institusi (outsourcing) contohnya apa yang dialami oleh Pollycarpus yang jelas-jelas bukan anggota BIN sebagaimana secara tegas dinyatakan oleh Kepala BIN Marciano Norman.


Kekeliruan terbesar mereka yang mencari keadilan dalam kasus Munir adalah membidik BIN sebagai institusi, seolah-olah pembunuhan terhadap Munir adalah operasi intelijen dalam hal ini BIN. Pendekatan tersebut sangat keliru dan menyebabkan jaringan intelijen yang bersih menjadi kurang memihak kepada para aktivis dan pihak-pihak yang ingin mengungkapkan kebenaran kasus Munir. Bahkan Blog I-I pun mendapatkan permintaan untuk melindungi kredibilitas dan  nama baik BIN sehingga artikel-artikel Blog I-I pada tahun 2005-2007 menjadi berat sebelah kepada institusi BIN. Namun demikian, jaringan Blog I-I tidak akan pernah melupakan Munir yang sesungguhnya adalah juga sahabat Blog I-I dalam mendorong terjadinya reformasi intelijen dengan mengedepankan profesionalisme. Seandainya sejak awal para aktivis sadar dengan segera memisahkan institusi BIN dari individu yang berlindung dibalik BIN, mungkin ceritanya akan lain. Namun saat ini sudah terlambat, dan akan teramat sulit untuk membuka kembali kasus Munir melihat kepada trend perkembangan dan bukti-bukti baru semakin tenggelam dalam jalannya waktu. 

Kasus pembunuhan dengan racun amatlah sulit untuk diungkapkan tanpa adanya bukti keras yang terbukti berada ditangan tersangka, terlebih seiring dengan waktu yang berlalu. Perhatikan bagaimana berjalannya sidang dalam kasus terkini seperti kasus Mirna-Jessica-Racun Kopi yang tampak berjalan panjang dan alot, karena Hakim memerlukan bukti-bukti yang sangat meyakinkan guna mencegah terjadinya pengambilan keputusan yang keliru dalam menegakkan keadilan.

Komunitas Intelijen Indonesia tetap ingat sahabat Munir, dan bukan karakter Intelijen Sipil seperti BIN untuk menempuh jalan pembunuhan dalam penyelesaian masalah. Berbagai kisah sukses BAKIN di masa saya aktif bahkan lebih banyak diwarnai persahabatan dan jaringan informasi untuk kepentingan nasional dan rakyat Indonesia. Dalam operasi intelijen di bekas propinsi Timor Timur, intelijen sipil dan militer berwatak sipil tidak pernah bawa senjata karena yang diperlukan adalah pemahaman atas jerit tangis rakyat Timor Timur, demikian juga dengan Aceh dan Papua, bahkan kepada kalangan teroris. Namun operasi model tersebut dianggap terlalu lama dan membuang waktu, sementara prestasi tidak akan pernah kelihatan secara nyata. 

Bagi komunitas intelijen Blog I-I, kematian Munir yang merupakan sahabat Blog I-I melalui salah satu jaringan reformasi intelijen merupakan peristiwa yang menjadi sangat kontra produktif dan menjadi pil pahit jaringan dimana seluruh informasi dan akses yang pernah dibahas dengan almarhum Munir untuk mengungkapkan kejahatan kemanusiaan menjadi musnah. Hal yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa kalangan aktivis dan masyarakat secara umum memiliki pandangan negatif atau sikap antipati kepada intelijen khususnya BIN.

Blog I-I hanya ingin berbagi pandangan bahwa ketika sahabat-sahabat aktivis  mengkampanyekan untuk terus mengenang Munir dari tahun ke tahun, komunitas intelijen yang murni dan profesional juga mengenang dan mendo'akan almarhum. Pada akhirnya kita semua adalah anak bangsa Indonesia yang berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Mohon kiranya kepada seluruh jaringan aktivis pembela HAM, civil society, serta pada tokoh yang berkepentingan dapat memahami kondisi obyektif para telik sandi dalam kesunyian pekerjaan mengumpulkan informasi dan menganalisa dinamika ancaman terhadap Indonesia. Mayoritas intelijen Indonesia bahkan tidak mengerti duduk perkara atau persisnya apa yang terjadi dalam kasus Munir, namun tetap menanggung "tuduhan" secara umum intelijen berada dibalik kematian Munir. Semoga peringatan kematian Munir tidak menjadi proses kristalisasi kebencian kepada Intelijen Indonesia.

Intelijen Tetap Ingat
Senopati Wirang







Read More »
03.07 | 0 komentar

Sabtu, 03 September 2016

Surat Terbuka Kepada KomJen Budi Gunawan Calon Kepala BIN

Kepada Yth.
Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami atas nama komunitas Blog Intelijen Indonesia bermaksud menyampaikan masukan dalam bentuk pointers yang semoga bermanfaat dalam menyukseskan proses uji kelayakan di DPR-RI dan dalam memimpin BIN ke depan. Perlu digarisbawahi sebelumnya bahwa komunitas Intelijen Indonesia tidak bersikap partisan dalam berbagai kegaduhan politik nasional maupun prasangka-prasangka yang tidak memiliki fakta sebagaimana berkembang dalam dinamika pergantian pimpinan BIN belakangan ini. Penyampaian poin-poin berikut ini adalah murni demi kemajuan BIN dibawah kepemimpinan siapapun yang mendapatkan kepercayaan dari Presiden RI selaku single client seluruh komunitas intelijen di Indonesia sesuai UU Intelijen Negara.


Tuduhan-tuduhan yang dikembangkan sejumlah kalangan terhadap figur Komjen Budi Gunawan yang saat ini menjabat Wakapolri sudah tercatat baik dalam catatan Blog Intelijen Indonesia. Catatan tersebut antara lain misalnya tentang kapabilitas di bidang intelijen, kasus rekening "gendut", pelemahan KPK, bagi-bagi kursi, faktor Megawati dan PDI-P, dan lain sebagainya. Sementara dukungan-dukungan juga mengalir baik dari penilaian integritas dan kepemimpinan, pengalaman, faktor kepemimpinan sipil, dan lain-lain. Komunitas Intelijen Indonesia tidak akan mencampuri masalah-masalah tersebut dan lebih fokus kepada hal-hal penting yang perlu ditempuh dalam membangun BIN menjadi lembaga intelijen yang profesional dan disegani.

Semoga masukan ini bermanfaat. Tanggapan atau pertanyaan terhadap surat ini mohon untuk dapat disampaikan melalui email senowirang@gmail.com.

Salam Intelijen
Senopati Wirang & Dharma Bhakti
 



POINTERS

  1. BIN telah memiliki struktur organisasi yang baik dengan tujuan-tujuan yang jelas pada masing-masing unitnya. Meskipun demikian, BIN pernah mengembangkan model satuan tugas (satgas) yang membuat anggaran operasi membengkak demi penyerapan anggaran, hal ini sebaiknya jangan diulangi apabila tidak ada dasar dan analisa keadaan yang cukup meyakinkan tentang pentingnya sebuah satuan tugas. Apabila masih ditemukan satuan tugas yang tidak menunjukkan kinerja yang jelas, maka sebaiknya segera dibubarkan dan anggarannya dapat digunakan untuk merevitalisasi struktur organisasi yang sudah ada.
  2. Kebijakan Rekrutmen 1000 Intel yang telah berjalan adalah kebijakan blunder yang secara strategis akan melemahkan BIN. Dalam sejarah dunia intelijen baik era Telik Sandi Kerajaan Nusantara maupun Intelijen Modern di seluruh dunia, sudah mencari ciri organisasi bahwa Unit atau Organisasi Intelijen harus ramping dengan tingkat keahlian individu yang sangat tinggi. Apabila target dan analisa organisasi memang membutuhkan jumlah personil yang lebih banyak dari saat sekarang ini, maka proses terbaik adalah secara bertahap sesuai dengan strategi rekrutmen pegawai dalam kerangkan reformasi aparatur negara. Artinya jangan tergesa-gesa memperbanyak jumlah personil BIN sementara fasilitas pendidikan dan tenaga pendidiknya masih sangat minim. Guna mencegah kerusakan yang lebih jauh, ada baiknya kebijakan ini dihentikan atau dievaluasi, minimal prosesnya dilakukan bertahap 10 tahun berdasarkan pada uji kompetensi dan kebutuhan mendesak dan asimilasi/integrasi anggota rekrutmen model ini perlu melalui pendidikan khusus yang berkualitas.
  3. Salah satu kelemahan BIN terbesar adalah pada sumber daya manusia yang kurang memenuhi persyaratan dalam memenuhi kebutuhan insan intelijen yang handal baik di dalam maupun di luar negeri, baik operasional maupun analisa. Oleh karena itu, salah satu fokus paling penting bagi BIN adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia BIN melalui pendidikan dan pelatihan. Setidaknya model pendidikan BIN yang dapat dipertimbangkan dan secara strategis menjamin peningkatan kualitas ada tiga, yakni: (1) pendidikan teknis operasional dan analisa, (2) pendidikan manajerial khusus organisasi intelijen, dan (3) pendidikan formal keilmuan baik pada level S2 maupun S3 khususnya bagi analis BIN yang hingga saat ini masih sangat lemah. 
  4. Terkait dengan pendidikan teknis operasional dan analisa, BIN harus mampu menjadi rujukan standar nasional tentang berbagai hal terkait pengetahuan operasi intelijen dan analisa intelijen, bahkan sertifikat lulusan pendidikan BIN dapat menjadi jaminan bahwa alumni pendidikan teknis BIN tersebut memiliki kualifikasi tinggi. Hal ini akan sangat bermanfaat sekiranya ada lembaga lain yang ingin mendidik pegawainya dengan pengetahuan teknis intelijen, misalnya jajaran Dirjen Pajak, Kementerian Luar Negeri, atau bahkan Militer dan Polisi. Pendidikan yang dikembangkan BIN hingga saat ini dapat dikatakan sudah kadaluarsa dengan Tim Pengajar yang semakin menurun kualitasnya dari waktu ke waktu seiring dengan usia pensiun. Selain itu, sangat jarang yang berkenan mendedikasikan karirnya untuk peningkatan pendidikan teknis BIN.
  5. Masih terkait dengan pendidikan. Keberadaan STIN sekilas tampak cukup menjanjikan, namun perhatian khusus perlu diberikan untuk menjaga kualitas STIN baik dari sisi struktur organisasi, pengajar, maupun kualitas mahasiswanya (rekrutmen dan pembinaan). Untuk sungguh-sungguh menjadikan STIN sebagai salah satu sumber personil yang handal diperlukan dukungan penuh untuk menjadikan STIN sebagai lembaga pendidikan akademik intelijen yang kuat. Selain itu, sejalan dengan prinsip ramping, profesional, efisien, dan efektif, rekrutmen mahasiswa STIN sebaiknya dikurangi sementara jumlah personil BIN yang diarahkan untuk berkarir dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan ditingkatkan  (rasio pengajar tetap berkualifikasi dan jumlah mahasiswa sudah tidak masuk akal). Saat ini, mereka yang mengabdi dalam peningkatan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia BIN sangat sedikit bahkan mayoritas tidak memenuhi standar baik dari sisi guru Intel maupun sertifikasi dosen. Hanya sedikit yang dapat dinilai berkualitas dan mampu melaksanakan tugas dengan baik di bidang pendidikan. Hal ini dapat ditanyakan kepada Ketua STIN maupun Kapusdiklat BIN.
  6. Fokus BIN adalah kepada aspek strategis ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keamanan nasional. Artinya BIN berada pada tataran strategis dimana hasil kerja BIN adalah mampu mencegah AGHT yang berdampak nasional. Kasus-kasus terorisme, radikalisme, separatisme, dan konflik komunal masih dominan dan sangat relevan menjadi perhatian BIN. Namun demikian, tanpa bermaksud masuk ke dalam wilayah politik, monitoring dan analisa BIN terhadap dinamika sosial politik masyarakat di seluruh Indonesia juga sangat penting, untuk ini diperlukan kemampuan analisa yang tajam dengan dasar keilmuan yang mumpuni di bidang politik, sosiologi, antropologi, kriminologi, dll yang dilengkapi dengan kemampuan analisa intelijen yang mampu menyusun fakta-fakta dalam memperkirakan keadaan yang akan berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dalam spesialisasi analis BIN guna menghindari generalisasi analis campur sari yang menganggap diri serba bisa.
  7. Fokus yang juga sama pentingnya sebagaimana dipesankan Presiden Joko Widodo adalah pengamanan pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Artinya BIN sangat membutuhkan analis ekonomi yang handal yang dilengkapi pengetahuan teknis analisa intelijen yang sedikit berbeda dengan pengamat ekonomi. Mewujudkan cita-cita Indonesia yang mandiri secara ekonomi, berkeadilan dan sejahtera bukanlah hal yang sederhana. Analis ekonomi BIN tidak sama dengan mereka yang terjun langsung dan ahli dalam menganalisa dinamika ekonomi, melainkan secara khusus melihat sisi ancaman dan resiko yang kemudian dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan ekonomi nasional. Artinya analis ekonomi BIN harus menspesialisasikan dirinya membangun insting analisanya dalam mencermati berbagai dinamika ekonomi nasional, regional dan global dari sisi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sehingga tidak akan tumpang tindih dengan apa yang telah dikerjakan oleh para ekonom Kementerian Keuangan, Bappenas, kementerian Perdagangan, BKPM, dll. Apabila produk analisa bidang ekonomi BIN abal-abal saja, maka hanya akan menjadi sia-sia saja.
  8. Untuk mendukung kegiatan analisa bidang ipoleksosbudhankam di Kantor Pusat, tentunya diperlukan bahan-bahan keterangan yang cepat dan aktual. Oleh karena itu komunikasi antara analis dan pengumpul bahan keterangan harus cepat pula, sehingga hal pertama yang perlu dievaluasi adalah sistem komunikasi arus informasinya, apakah berjalan lancar atau tidak. BIN harus membedakan antara kegiatan rutin dan operasi intelijen. Menurut pengalaman saya, di era Presiden Suharto, BAKIN lebih banyak sungguh-sungguh menyelenggarakan operasi intelijen dibandingkan era reformasi. Walaupun sayangnya operasi BAKIN saat itu lebih untuk kepentingan penguasa, namun sangat efektif dan tepat sasaran. BAKIN atau BIN era reformasi tampak jelas kehilangan makna operasi intelijen yang dibatasi oleh waktu dan target tertentu serta berdasarkan perintah Pimpinan BIN atau bahkan atas arahan Presiden. Apa yang terjadi adalah pemborosan anggaran dengan menyelenggarakan operasi yang sesungguhnya hanya kegiatan rutin mengumpulkan bahan keterangan. Alih-alih membentuk Satgas ternyata hanya untuk menyerap anggaran yang sebenarnya operasi tersebut adalah kegiatan rutin. Akibatnya terjadi duplikasi laporan yang tidak perlu dan pembengkakan anggaran.
  9. Unit Konter Intelijen perlu direvitalisasi secara khusus dengan karakter seperti model Unit Pelaksana Khusus namun tetap dalam bentuk Direktorat, sehingga bukan dalam bentuk Satgas tetapi dalam struktur organisasi dan idealnya berada di luar Kantor Pusat. Konter Intelijen sangat penting dalam melindungi kepentingan nasional Indonesia dari operasi intelijen asing yang semakin sulit terdeteksi karena Konter Intelijen BIN tenggelam dalam rapat koordinasi clearing house yang mengurusi hal-hal kecil keluar masuknya orang asing yang dimasa lalu hanya ditangani selevel Kepala Seksi saja. Konter Intelijen harus memiliki kemampuan teknologi tinggi intersep, anti intersep, bekerjasama erat dengan penegak hukum Polisi dan Imigrasi serta sistem monitoring yang canggih, dimana pengawasan terhadap orang asing hanya salah satu metode saja. Tetapi kegiatan rutinnya adalah sungguh-sungguh deteksi dini terhadap operasi intelijen asing atau siapapun elemen asing yang membahayakan keamanan nasional. Kemudian operasi intelijennya adalah pengungkapan ada tidaknya operasi intelijen asing, orang asing atau untuk kepentingan asing yang dilakukan di tanah tercinta Indonesia. Pentingnya koordinasi dengan Polisi dan Imigrasi adalah untuk eksekusi hukum kasus-kasus spionase atau kegiatan merongrong kedaulatan Indonesia.
  10. Unit Konter Terorisme juga memerlukan perhatian khusus dan Satgas Anti Teror BIN sebaiknya dilebur dimasukkan ke dalam Unit Konter Terorisme seluruhnya, sehingga tidak terjadi persaingan yang kurang sehat serta menekan pemborosan anggaran. Tidak menjadi masalah apabila Direktorat Konter Terorisme BIN memiliki jumlah anggota yang lebih besar daripada Direktorat lain karena hal ini juga didukung oleh anggaran yang mencukupi. Selain itu, diperlukan sejumlah safe house sebagai titik komunikasi dan dukungan logistik yang idealnya tidak dilakukan di Kantor Pusat melainkan mendekat ke lokasi sasaran dimana sumber ancaman atau target berada. Tidak semua kegiatan konter terorisme adalah operasi, sebagian besar kegiatan adalah rutin monitoring, analisa dan perkiraan keadaan, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dengan alasan operasi konter terorisme.
  11. Peningkatan teknologi dan komunikasi intelijen merupakan salah satu faktor penentu sukses tidaknya sebuah organisasi intelijen modern. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan terhadap teknologi peralatan intelijen menjadi wajib hukumnya. Khusus untuk masalah ini kunci suksesnya terletak pada ketepatan pilihan teknologi dan penggunaannya. Buat apa membeli peralatan canggih yang akhirnya disimpan di gudang? Buat apa pula membeli sistem teknologi intelijen yang tidak mampu mencapai sasaran target operasi. Mengantisipasi semakin kompleksnya persoalan saat ini dan ke depan, BIN harus memulai pembangunan sistem arsip Big Data yang dibangun oleh anak bangsa sendiri dengan sistem pengamanan yang canggih. Hal ini juga dapat dikomunikasikan dengan Lemsaneg. Berbeda dengan era arsip masa lalu dengan bergudang-gudang kertas laporan akhirnya dimusnahkan, dengan digitalisasi arsip intelijen, maka seluruh data-data intelijen dapat tersimpan dengan baik dan dapat menjadi referensi di kemudian hari untuk analisa. Sistem Big Data bahkan jauh lebih baik dari arsip digital yang dilakukan secara manual, artinya seluruh sistem laporan secara otomatis tersimpan dalam soft copy termasuk raw materialnya yang dilengkapi dengan enkripsi atau akses password dan tersimpan baik dengan sistem pengunduhan yang bertingkat siapa saja yang memiliki otoritas mengaksesnya (prinsip need to know). Boleh jadi generasi saya sudah gagap teknologi, namun tidak berarti organisasi ketinggalan zaman dan BIN harus memiliki personil yang handal di bidang teknologi intelijen baik untuk keperluan operasi (intelligence devices), maupun untuk keperluan analisa (intelligence analysis tools, manajemen informasi dan arsip).
  12. Intelijen Dalam Negeri BIN pada prinsipnya adalah monitoring situasi dan keadaan dari Aceh hingga Papua. Hal itu sangat terdukung oleh sistem Binda yang merupakan satelit-satelit yang senantiasa memonitor perkembangan situasi di wilayah masing-masing. Hanya pada situasi khusus tertentu saja perlu dilakukan operasi yang dilakukan oleh Tim Intelijen Dalam Negeri, misalnya dalam betuk cek dan ricek ulang bahan keterangan yang meragukan. Karena wilayah kegiatan Intelijen Dalam Negeri beririsan dengan Konter Terorisme dan Konter Intelijen (Spionase) maka kerjasama erat harus terjadi, dimana informasi awal diharapkan selalu mengalir dari satelit-satelit BIN di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia. Ketika terdeteksi adanya ancaman operasi intelijen asing di suatu wilayah, maka yang melakukan operasi adalah Tim Konter Intelijen, sementara Intelijen Daerah sebaiknya menjadi pendukung guna melindungi eksistensi intelijen daerah itu sendiri. Hal sama juga berlaku untuk ancaman terorisme, Binda jangan bergerak sendiri mencoba melakukan operasi intelijen dalam isu terorisme karena dapat membahayakan keberadaan Binda. Setiap informasi ancaman terorisme dari Binda harus masuk juga ke bagian Konter Terorisme untuk tindak lanjut.
  13. Intelijen Luar Negeri BIN adalah mata telinga yang mencermati dinamika dunia internasional yang terkait langsung dengan kepentingan nasional dan keamanan Indonesia. Khusus untuk Intelijen Luar Negeri, hal pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi terhadap kemampuan para personilnya dalam melihat, membaca, dan menganalisa lingkungan strategis regional dan global serta isu-isu yang dapat diterjemahkan sebagai AGHT bagi Indonesia. Hal paling sederhana untuk mengetahui kapabilitas personil Intelijen Luar Negeri BIN adalah kemampuan berbahasa asing. Misalnya sebagai contoh: perlu segera dipersyaratkan bahwa personil Intelijen Luar Negeri BIN memiliki nilai TOEFL bahasa Inggris versi paper minimal 550 atau versi IBT 80 yang merata pada aspek reading, listening, speaking, writing. Contoh lain misalnya memiliki sertifikat Diplôme d'études en langue française untuk bahasa Perancis atau alumni sekolah Perancis, Arabic Language Proficiency Test (ALPT) atau alumni Timur Tengah, Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) untuk Chinese Profiency Test, dan seterusnya yang sangat mudah untuk diterapkan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Kemampuan berbahasa asing tentunya belum cukup, sehingga perlu dilengkapi pembekalan-pembekalan pengalaman operasi luar negeri. Khusus untuk luar negeri, seluruh kegiatan intelijen yang berada di luar negeri adalah operasi karena berada di luar hukum nasional Indonesia, sehingga banyak kerawanan yang harus diantisipasi. Sementara itu, kegiatan rutin Intelijen luar negeri tentunya lebih kepada monitoring berita luar negeri dan analisa terhadap berbagai dinamika internasional yang terkait, berdampak, atau mengancam kepentingan nasional Indonesia. Pada waktu-waktu khusus, Intelijen luar negeri harus selalu siap sedia memfasilitasi operasi khusus dari unit khusus BIN atau yang dibentuk khusus secara nasional, contohnya ketika Kopassandha (Kopassus) melakukan operasi pembebasan pesawat Garuda atau Operasi Woyla, peranan personil dan pimpinan Intelijen luar negeri BAKIN cukup besar. Selain itu juga dalam pembebasan Pembebasan sandera awak KM MV Sinar Kudus 2011 di Somalia, peranan perwira militer dan anggota BIN sangat vital dalam menentukan keberhasilan operasi yang melibatkan Satgas gabungan AD, AU, dan AL.
  14. Untuk soal unit Komunikasi dan Informasi, sejak awal terasa ada yang kurang pas dengan unit ini karena sifatnya yang semi terbuka dan koordinasi atau kerjasama dengan lembaga atau kementerian lain. Nomeklatur yang janggal ini perlu disiasati dengan pengarahan untuk fokus kegiatan kepada pemaksimalan propaganda dan konter propaganda agar esensi intelijennya menjadi kuat. Propaganda sering dilihat sebelah mata dan mendapat citra negatif sebagai sesuatu yang dipaksakan untuk mengubah pandangan, sikap lawan atau oposisi. Namun apabila diperhatikan secara seksama, hal itu lebih dipengaruhi oleh teknik, kreatifitas, dan pengalaman pelaku propaganda dimana pada akhirnya tujuannya adalah baik untuk kepentingan nasional Indonesia. Sebagai contoh, propaganda hitam yang diwarnai oleh fitnah dan tuduhan telah dirasakan oleh calon Kepala BIN Komjen Budi Gunawan dengan tuduhan pencucian uang. Bagi orang intel, hal itu sangat sederhana dan mudah terungkap motif dan kelemahannya, sehingga dapat dengan mudah disangkal dengan fakta-fakta. Propaganda juga ada yang abu-abu dimana kebenaran dan kebohongan bercampur, sehingga fakta menjadi samar-samar dan opini menjadi lebih kuat untuk mengarahkan sikap masyakarat atau kelompok ke arah tertentu. Ada juga teknik pengalihan isu yang sering terjadi dalam level nasional dan lokal di Indonesia. Namun kita juga harus ingat bahwa propaganda terbaik adalah dengan kebenaran fakta dimana pihak-pihak yang memusuhi dan tidak senang dengan kemajuan Indonesia tidak dapat merongrong kedaulatan Indonesia. Contoh propaganda berdasarkan fakta bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia dari Aceh hingga Papua puas dengan demokrasi dan rela ikhlas untuk membangun Indonesia tentunya memerlukan data valid berupa fakta jumlah warga negara Indonesia yang antusias memberikan hak pilihnya dalam pemilu, atau berdasarkan pada polling kepuasan rakyat Indonesia terhadap demokrasi yang diperkenalkan sejak tahun 1998.
  15. Tentang kerjasama internasional BIN. Hal ini merupakan kebutuhan dimana berdasarkan kepentingan bersama kerjasama yang seimbang dapat terjadi. Namun demikian, dalam pantauan komunitas Blog Intelijen Indonesia, telah terjadi upaya rekrutmen dan pendataan anggota BIN oleh SVR Rusia melalui operasi pemberian pelatihan yang terus-menerus dilakukan setiap tahun, baca Penggalangan Rusia terhadap BIN. Saat ini SVR telah memiliki puluhan foto dan data anggota BIN potensial untuk direkrut atau diakses. Hal yang serupa juga terjadi dengan pelatihan bahasa Inggris oleh ASIS/ASIO Australia, CIA Amerika Serikat, dan MSS/MPS China. Apabila pelatihannya hanya bahasa asing, apakah BIN begitu miskinnya untuk tergantung kepada Intel asing? Lembaga yang memberikan kursus bahasa asing cukup banyak di Jakarta, bahkan untuk mengirimkan anggota BIN ke luar negeri mendalami bahasa asing tidaklah terlalu mahal bagi BIN. Faktor terpenting dalam pelatihan bahasa asing adalah minat, bakat, dan kontrol evaluasi kepada siswa agar terjamin keberhasilannya. Berdasarkan pertimbangan yang matang, kami menyarankan agar BIN segera menghentikan atau mengevaluasi seluruh kerjasama internasional yang sifatnya pelatihan yang tidak perlu. Ibarat jeruk makan jeruk, BIN akan selamanya berada dibawah dominasi atau pengaruh intel asing apabila tidak segera menghentikan model kerjasama pelatihan tersebut. BIN tidak membutuhkan pelatihan intel asing kepada anggota-anggotanya. Apabila memang tetap diperlukan pelatihan dari intel asing maka persiapkan model Training of Trainers (ToT), dimana BIN cukup mengirimkan guru intel dan para pelatih intel untuk belajar dan kemudian mengajarkan apa yang dipelajari dari intel asing kepada anggota BIN, bukan mengirimkan secara bergiliran seluruh anggota BIN kepada Intel asing. Hal ini sama saja dengan menyerahkan leher BIN kepada asing, dimana dikemudian hari akan semakin membuat BIN terperosok dalam kubangan kendali intelijen asing. Sebagai lembaga intelijen yang terhormat, janganlah secara sembrono berpikir bahwa pelatihan itu gratis adanya tanpa maksud tertentu.
  16. Demikian untuk menjadi periksa.  





Read More »
03.01 | 0 komentar

Jumat, 02 September 2016

The return of Blog Intelijen Indonesia (Blog I-I)

Vakum selama kurang lebih empat bulan bagi Blog I-I adalah waktu yang sangat singkat dalam dinamika keamanan nasional Indonesia yang masih memerlukan kehadiran diskusi, perdebatan, dan analisa yang baik demi rakyat Indonesia. Namun waktu empat bulan juga cukup lama apabila dalam periode tersebut terjadi kejutan-kejutan keamanan nasional yang membahayakan. Alhamdulillah, puji Tuhan situasi dan kondisi keamanan nasional Indonesia relatif stabil, aman, dan terkendali.

Artikel ini adalah yang pertama setelah proses panjang kepada berbagai pihak yang berwenang untuk memulihkan kembali eksistensi Blog I-I. Tidak perlu dijelaskan secara detail mengapa terjadi dan siapa-siapa saja yang terlibat, namun hal ini cukup menjadi pembelajaran bagi kita bersama untuk senantiasa mengutamakan kepentingan nasional, persatuan dan kesatuan, membiasakan kedewasaan dalam menerima kritik, tetap profesional dalam bidang masing-masing, serta menjauhi fitnah dan perilaku korup. Namun yang pasti, Blog I-I menghadapi lawan tangguh yang brillian justru dari agen  organik BIN yang tidak pernah diduga sebelumnya, tersembunyi, dan dapat dipastikan tidak akan mengakui pekerjaannya. Blog I-I pun tidak sanggup mengetahui identitas sesungguhnya dari sang agen tersebut. Untuk itulah rasa hormat yang setinggi-tingginya perlu disampaikan oleh segenap komunitas Blog I-I untuk mengakui kehebatan agen-agen BIN yang bekerja dalam kesunyian yang bahkan tidak diketahui oleh jajaran pimpinan BIN.


Kembalinya Blog I-I secara online tidak terlepas dari dukungan para pihak baik di lingkaran Istana maupun Senayan serta permohonan ma'af yang tulus kepada keluarga besar BIN. Jangan berharap untuk dapat membongkar jaringan Blog I-I dan siapa-siapa saja yang mendukung Blog I-I karena pekerjaan intel harus dapat dipastikan tertutup dengan baik. Bila ada pihak-pihak yang penasaran mencari tahu, Blog I-I dapat memastikan tidak akan pernah terungkap, karena inilah esensi atau hakikat dari jaring intelijen. Selain itu, tentunya juga kesepakatan dan komitmen seluruh komunitas Blog I-I untuk tidak mengulangi kekeliruan dan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia dalam meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang semakin kompleks.

Isu-isu yang berada di wilayah internal organisasi intelijen Indonesia merupakan tanggung-jawab dari pimpinan intelijen dan Blog I-I berkomitmen tidak akan menyentuhnya lagi. Oleh karena itu, kepada seluruh jaringan Blog I-I yang bekerja untuk lembaga intelijen agar memperhatikan hal ini. Apabila anda yang bekerja di dalam lembaga intelijen melihat perilaku-perilaku yang merusak organisasi baik korupsi, kolusi, nepotisme, kesewenang-wenangan, tidak profesional, penyimpangan, konflik sipil-militer, dan berbagai kerusakan lainnya, berjuanglah di dalam organisasi untuk membawa perubahan yang lebih baik.

Meskipun komitmen Blog I-I tersebut demikian kuat, namun Blog I-I sesuai kesepakatan tetap diberikan ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan intelijen yang membahayakan keamanan nasional atau merusak organisasi intelijen, misalnya kritik keras terhadap kebijakan rekrutmen 1000 agen BIN dari PNS, Militer, dan Polisi sebagaimana telah dianalisa Blog I-I. Singkatnya analisa strategis Blog I-I melihat sejumlah persoalan besar yang akan dihadapi oleh BIN apabila tetap ngotot melanjutkan rekrutmen tersebut. Untuk hal ini, mohon kiranya kepada para pimpinan intelijen untuk tidak berkuping tipis dalam membaca analisa-analisa Blog I-I.

Tanpa disadari pengaruh Blog I-I sedemikian besarnya ke dalam hati dan sanubari para intel aktif baik sipil maupun militer. Hal itu tidak terlepas dari misi Blog I-I mendorong peningkatan kualitas dan membangun kebanggaan profesi intelijen, mendekatkan realita dan fantasi intelijen, serta memotivasi disiplin yang tinggi untuk kemajuan Republik Indonesia dengan cipta kondisi rasa aman bagi rakyat Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jaringan Blog I-I yang senantiasa berbagi informasi untuk kemajuan Intelijen Indonesia.

Senopati Wirang sebagaimana dijelaskan dalam tulisan singkat Siapa Senopati Wirang?, Identitas Senopati Wirang, serta Senopati Wirang seorang pengecut pada hakikatnya adalah anda semua yang rajin mengunjungi dan membaca Blog Intelijen Indonesia. Bahwa saya menuliskannya secara online merupakan cerminan atau refleksi dari kegelisahan siapapun insan intelijen yang merasakan adanya suatu cita-cita ideal yang sangat jauh dari kenyataan. Setelah melalui proses introspeksi yang cukup panjang serta mendengarkan wejangan dari para senior sesepuh intelijen, maka sosok Senopati Wirang tersebut perlu saya jelaskan kembali disini.

Nama Senopati Wirang dalam sejarah Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Blog I-I bukan berdasarkan pada sejarah Tata Negara Kerajaan di Jawa, melainkan dari gabungan dua kata yakni Senopati diambil dari Jalan Senopati dimana Kantor BAKIN pernah berada, dan Wirang dalam bahasa Jawa berarti malu atau membuat malu, atau menanggung malu. Belakangan sosok Senopati Wirang tersebut juga dibajak oleh sebagian kalangan pendukung Letjen (Purn) Prabowo Subianto dalam beberapa artikel dan media sosial. Posisi Senopati dalam susunan tata pemerintahan kerajaan di Jawa baik era Majapahit hingga Mataram sesungguhnya merupakan posisi selevel dengan Jenderal Bintang satu (Brigadir Jenderal), yakni hanya Kepala Pasukan Tentara Kerajaan atau setingkat Brigade yang mengkomandoi sekitar 3000-5000 pasukan. Seandainya pendukung Sdr. Prabowo mengerti sejarah dan kepangkatan militer tentunya tidak akan membajak nama Senopati Wirang dan melabelkannya kepada Sdr. Prabowo. Meskipun demikian istilah Senopati sejak era Mataram Baru juga digunakan untuk penyebutan Panglima tertinggi Tentara Kerajaan kepada Raja Mataram dengan istilah Sénopati-Ing-Ngalågå, namun tidak berdiri sendiri dalam kata Senopati.

Istilah yang lebih sering atau tepat digunakan dalam khasanah sastra atau sejarah Jawa adalah Satriya, Ksatria, atau Satria yang kemudian sering digabungkan dengan kata Wirang (malu) atau dengan kata Piningit (memingit diri, bersembunyi). Namun kedua istilah tersebut baik Satria Wirang maupun Satria Piningit identik dengan kompetisi, perang, atau pertarungan politik dimana dalam cerita-cerita kuno digambarkan Satria Piningit akan keluar sebagai pemenang, sedangkan Satria Wirang adalah pihak yang kalah.

Singkat kata, ketika Blog I-I mencetuskan nama sandi (code name) Senopati Wirang tidak terkait dengan istilah-istilah dalam sejarah, sastra maupun pertarungan politik nasional. Senopati Wirang adalah penyegar ingatan komunitas intelijen Indonesia baik didikan Pusdikintel TNI, Pusintelstrat Cilendek, Diklat BAKIN, Unit Pelaksana Operasi No..., Kamar...,  Sandi..., Tim..., dan lain-lain tentang mimpi dan idealisme intelijen yang bekerja keras dalam senyap untuk Republik Indonesia untuk rakyat Indonesia. Intelijen baik sipil maupun militer dalam sejarah Indonesia hampir selalu dinomorduakan dalam pilihan operasi, diabaikan dalam karir dan kesejahteraannya, bahkan dihina dicaci maki masyarakat karena ketidaktahuan. Sebagai contoh operasi intelijen dengan sandi Komodo di Timor Timur adalah kunci sukses integrasi Timor Timur disamping operasi militer Seroja. Namun dalam mengelola Timor Timur, pimpinan militer dan politik sangat minimal dalam menggunakan intelijen untuk penggalangan dengan memenangkan hati dan pikiran rakyat Timor Timur yang merupakan saudara. Kemudian juga lengah menghadapi intelijen asing yang bermain. Tim Intelijen yang bermain di Timor Timur baik Mawar maupun Melati lebih bersifat taktis dan Intel Combat, sementara Intel Counterinsurgency boleh dikatakan tidak dilakukan secara efektif dalam mengedepankan proses integrasi yang lebih alamiah dan manusiawi disertai keikhlasan.

Terlalu banyak untuk disebutkan kekeliruan pemerintah dan pemimpin di negeri ini dalam memperlakukan intelijen. Belum lagi soal sipil militer dan persaingan pejabat-pejabat tinggi intelijen dalam mencapai kekuasaan, misalnya contoh paling jelas dalam sejarah adalah persaingan Ali Moertopo dan Benny Moerdani yang berdampak kepada melemahnya BAKIN selama periode 1980-1990an yang menyebabkan BAKIN terpuruk dan berpuncak pada akhir 1998 dengan jatuhnya Presiden Suharto. Analisa ini tampak sederhana, namun sahabat Blog I-I dapat menanyakan langsung kepada para saksi sejarah mantan Intel baik sipil dan militer yang masih hidup tentang bagaimana melorotnya kinerja BAKIN ketika Leonardus Benjamin Moerdani berkuasa.

Untuk mimpi idealisme intelijen Indonesia yang modern, profesional, berkinerja tinggi, serta beretika dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan memperhatikan jerit tangis rakyat Indonesialah, sosok Senopati Wirang lahir. Senopati Wirang lahir dengan membawa cacat nama wirang karena merupakan refleksi komunitas intelijen yang berada dalam kegamangan profesi dan kehilangan kepercayaan diri. Berulang kali, Senopati Wirang mengingatkan seluruh komunitas intelijen untuk kembali kepada hakikat profesi intelijen yang bebas politik, profesional, dan selalu antisipatif terhadap perubahan, namun keluhan demi keluhan dan sikap kurang disiplin sampai kepada Blog I-I justru dari dalam komunitas intelijen. Sedih....sungguh sedih, namun janganlah kita menyerah dengan keadaan, mulailah berubah dari diri kita masing-masing. Bila sahabat Blog I-I perhatikan, Blog I-I juga mengalami naik turun dan berevolusi dalam semangat mendorong kemajuan Intelijen Indonesia baik dengan motivasi maupun pil pahit kenyataan.

Blog I-I akan meneruskan nama sandi Senopati Wirang sebagai pengingat pil pahit kepada siapapun yang berpotensi merusak Intelijen Indonesia. Namun hari ini, sehari setelah Presiden Jokowi menyampaikan Surat Permohonan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara tertanggal 1 September 2016, Blog I-I melahirkan nama sandi baru Dharma Bhakti sebagai pengingat bahwa profesi intelijen di Indonesia memegang prinsip kewajiban disiplin dalam pengabdian kepada Republik Indonesia dan rakyat Indonesia.

Akhir kata, peribahasa tiada ada gading yang tak retak sangatlah tepat dalam menggambarkan perjalanan berliku-liku Blog I-I selama belasan tahun ini. Semoga peribahasa sepandai-pandai tupai meloncat akhirnya jatuh juga tidak berlaku bagi Blog I-I.

Salam Intelijen
Dharma Bhakti

Read More »
23.28 | 0 komentar