Menuju Negara Intel

Intelijen merupakan pemain utama dalam "mengamankan" pemilu selama Pemerintahan Orde Baru, dan terbukti mampu selama 32 tahun menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil menurut versi pemerintah tentunya dengan hasil yang telah ditentukan sebelum pemilu, yakni kemenangan mutlak partai penguasa dan kelangsungan kekuasaan elit Orde Baru. Hal itu dapat menggambarkan profesionalisme dan kapabilitas yang luar biasa dari Intelijen Indonesia dalam mengabdi kepada kekuasaan dan bukan kepada negara, bangsa, apalagi rakyat. Bila the State is the coldest of cold monster  seperti kata Jenderal Charles de Gaulle, maka Intelijen adalah the super coldest of cold monster. 
Mengapa artikel Blog I-I kali ini mengenai negara Intel? Hal ini berangkat dari kecenderungan ketergantungan sistem politik demokrasi Indonesia kepada Intelijen. Ada bencana kebakaran hutan dan asap, Intelijen dipanggil. Menjelang pemilukada, Intelijen diperbanyak personilnya. Ada berbagai persoalan di Kementerian teknis, dilakukan MoU dengan Intelijen untuk back-up. Hal itu mencerminkan lemahnya dan tidak berjalannya sistem tata negara dimana sudah ada pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap suatu persoalan, dan Intelijen tidak seharusnya dilibatkan.

Bagi kalangan intelijen aktif, hal itu biasa saja dan sudah menjadi panggilan tugas, dimana pada saat eksekutif dalam hal ini Presiden meminta Intelijen mengerjakan suatu tugas, maka wajib untuk dikerjakan. Persoalannya kemudian adalah seolah Intelijen menjadi solusi dari ketidakbecusan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk untuk mengatasi persoalan yang ada, dan hal ini tentunya memperluas jangkauan kegiatan intelijen yang seharusnya fokus kepada hal-hal yang dapat menjadi ancaman strategis kepada negara dan bangsa. Apabila bencana asap di Riau dan Jambi sudah dianggap menjadi ancaman nasional, maka sudah sewajarnya bila Pemerintah mengerahkan seluruh daya upaya untuk mengatasinya, khususnya dikonsentrasikan kepada upaya pemadaman dan pengurangan intensitas asap hingga hilang, dan juga penegakkan hukum kepada para pelanggar yang menyebabkan terjadinya bencana asap tersebut. Mengapa begitu susahnya? Jawabnya sangat singkat, karena tidak mampu dan tidak becus! sekilas tampak memudahkan persoalan, tetapi hal ini adalah cerminan Kepemimpinan Nasional yang sangat lemah dalam menjalankan roda pemerintahan dimana perintah tidak dapat tereksekusi dengan baik hingga ke bawah. Apakah bila Intelijen terlibat kemudian semuanya menjadi beres? Jawabnya tidak, bahkan semakin menambah kompleks dalam penentuan langkah-langkah yang akan ditempuh.

Apabila menjelang pemilukada kemudian jumlah intel diperbanyak maka hal ini justru memperkuat analisa bahwa fungsi-fungsi lembaga penyelenggara pemilu, pengawas, dan penegak hukum juga tidak mampu berjalan baik tanpa dukungan intel. Padahal seharusnya pesta demokrasi bersih dari operasi pengamanan oleh intelijen, apa yang ingin diamankan menjadi persoalan krusial karena hal itu hanya akan menciptakan pemborosan dimana berbagai mekanisme pengawasan telah dilaksanakan. Komunitas Blog I-I telah melihat terjadinya imitasi laporan yang sama dalam pemilu yang lalu dari berbagai pihak yang menjadi pengawas jalannya pemilu termasuk intelijen, isi laporan sama saja, sehingga pemborosan uang pajak rakyat dalam bentuk operasi pengamanan pemilu menjadi sangat memprihatinkan. Satu-satunya pembenaran rekrutmen besar-besaran Intelijen adalah untuk mendukung kekuasaan sebagaimana telah dilaksanakan dengan sangat baik selama Orde Baru berkuasa, jika ini tujuan sesungguhnya maka telah terjadi kemunduran luar biasa dari demokrasi di Indonesia.

Kerjasama-kerjasama Kementerian teknis dengan intelijen juga tidak perlu karena hal itu selain tidak akan efektif, juga justru membuat konsentrasi intelijen menjadi terpecah-pecah ke dalam berbagai persoalan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab departemen teknis. Sangatlah memprihatinkan bahwa Intel bekerja dalam format kerjasama dengan departemen teknis yang seringkali bahkan tidak pernah ada eksekusinya secara nyata.

Intelijen harus fokus pada isu-isu khusus strategis yang ditentukan oleh pemerintah dimana tidak ada Kementerian yang menanganinya atau tidak sanggup menembusnya karena keterbatasan ruang lingkup operasi misalnya terkait hukum internasional, dimana dalam hubungan antar negara hanya intel yang dapat bekerja di luar hukum dengan berbagai teknik khusus yang dikembangkannya sehingga tidak dapat diproses secara hukum ketika melanggar hukum. Contoh lain misalnya dalam menembus kebekuan hubungan antar negara, karena intel selalu menjadi jalur alternatif komunikasi. Dalam isu dalam negeri, hal terpenting yang menjadi tanggung jawab intel bukan penegakkan hukum, melainkan dukungan kepada penegak hukum dalam memberikan rasa aman kepada rakyat Indonesia. Namun demikian, karena intel tidak memiliki wewenang polisionil datau penuntutan (kejaksaan) maka dapat dipastikan intel tidak berada dalam posisi menyelesaikan suatu delik hukum. Dengan demikian sistem operasi intelijen dalam negeri di Indonesia perlu dilihat kembali fokus perhatiannya, sistem pengumpulan informasinya, dan tujuan strategis yang melandasinya.

Salah kebijakan akan berdampak negatif kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia, demikian juga dalam menentukan arah kebijakan Intelijen Nasional. Disadari atau tidak, tanpa peningkatan akuntablitas organisasi, profesionalisme personil, tujuan yang benar, dan anggaran yang cukup, rencana pengembangan intelijen akan terjebak mengarah pada Negara Intel. Ada beberapa persoalan dasar yang diramalkan Blog I-I akan menyesatkan kalangan Intel muda, yakni tugas mengamankan pemilu oleh Intelijen harus dibatasi sampai tercapainya kedewasaan berpolitik bangsa Indonesia dan berjalannya lembaga-lembaga penyelenggara pemilu serta elemen pengawasannya dan aspek penegakan hukum berjalan. Jangan dilihat seolah akan terus-menerus menjadi bagian dari operasi intelijen mengamankan pemilu, hal ini hanya akal-akalan saja untuk menyerap anggaran manakala sebenarnya pemilu dapat berjalan dengan baik tanpa peran yang terlalu banyak dari Intel. Dengan demikian, sangat tidak masuk akal apabila tujuan pengembangan organisasi intelijen dari sisi personil hanya untuk pengamanan pemilu. 

Seharusnya tanpa gembar-gembor Intel akan begini akan begitu, pemantapan sistem arus informasi intelijen nasional seyogyanya dikembangkan sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang terkait langsung dengan koordinasi operasi polisi dan TNI dalam mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia dan dalam memberikan rasa aman serta melindungi rakyat Indonesia dari bahaya. Hal ini mudah dituliskan dan diucapkan tetapi sangat sulit dilaksanakan apabila kualitas personilnya rendah dan ego sektoral masih ada. Kemudian itu semua MUSTAHIL terwujud apabila kepemimpinan nasional lemah karena tidak mampu mengatur, mengarahkan dan menyatukan lembaga terkait dalam melaksanakan tugas Pemerintah melindungi rakyatnya.

Salam Intelijen,

SW    

Read More »

03.26 | 0 komentar

Sedikit Tambahan Tentang Badan Cyber Nasional

Kepala BIN Sutiyoso tidak setuju dengan pembentukan Badan Cyber  dan menganggap hal itu sebagai pemborosan saja. Selain itu, pembentukan Badan Cyber juga harus memperhatikan keberadaan unit-unit khusus yang sudah ada dalam menangani masalah cyber. Sementara artikel Blog I-I tanggal 24 Agustus 2015 menegaskan perlunya Badan Cyber Nasional dengan sejumlah alasan yang telah dikemukakan dalam artikel tersebut. Lantas, bagaimana publik menyikapinya? Sebagai bagian dari pendidikan publik di bidang intelijen, Blog I-I perlu menyampaikan apa yang disebut sebagai current real threat dan potential future threat yang mana hal tersebut akan mempengaruhi strategi pengembangan organisasi intelijen. Misalnya ancaman kemungkinan Pilkada menjadi rusuh tidak dapat dikategorikan sebagai ancaman nyata, karena diperlukan pra-kondisi ataupun niat dari para pihak yang ingin menimbulkan kerusuhan. Konflik Pilkada pada umumnya lebih disebabkan oleh ketidakpuasan, unsur kecurangan, belum dewasa dalam berdemokrasi, hasutan, kepentingan kelompok yang menunggangi politik, dan bukan pada suatu perencanaan serius menghancurkan penyelenggaraan Pilkada agar berantakan sehingga berpengaruh kepada stabilitas keamanan nasional Indonesia. Bagaimana dengan kepentingan asing? Negara-negara Barat yang liberal demokrasi sudah cukup puas dengan proses demokratisasi di Indonesia, kelanjutannya adalah pada kepentingan ekonomi baik yang bersifat eksploitasi para pemilik modal (kapitalis) maupun dalam hal pengaruh dikawasan dikaitkan dengan kompetisi global. 

Contohnya kerusuhan Pilkada adalah suatu potensi yang dapat terjadi apabila tidak dilakukan penjagaan dan pencegahan, salah satunya adalah melalui kerja intelijen yang menciptakan kondisi nyaman aman tentram dengan penggalangan publik agar berdemokrasi secara dewasa. Selain itu juga melalui deteksi dini kemungkinan adanya pihak-pihak baik asing maupun domestik yang berupaya menggagalkan Pilkada dengan alasan apapun. Selanjutnya apabila ada delik hukumnya maka masuk ke dalam ranah penegakkan hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Berwenang lainnya yang mengawasi pelaksanaan pemilu dan memutuskan sengketa pemilu.

Sementara itu, kejahatan cyber baik yang bersifat kriminal maupun strategis (mengganggu keamanan nasional) bersifat nyata saat ini dan berpotensi untuk terus berkembang dimasa mendatang, sehingga hampir seluruh negara di dunia membangun dan mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman cyber.

Mengapa perlu Badan Cyber Nasional ketimbang mengembangkan unit-unit yang sudah ada baik di Polisi, Militer, BIN, Kominfo, maupun Lemsaneg? Karena siapapun yang menguasai cyber di Indonesia akan memiliki power yang sangat besar sehingga perlu pengawasan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Selain itu, diperlukan suatu sistem komando agar tidak terjadi konflik internal dalam bersaing dalam penanganan isu cyber. Investasi di bidang cyber akan memakan anggaran yang sangat besar karena mahalnya teknologi dan sumber daya manusia. Pengembangan sistem keamanan cyber nasional juga bukan hanya semata-mata terkait dengan defense dan offense di dunia maya, melainkan daya kreatif intelektual dalam berpacu dengan kemajuan teknologi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. 

Sehingga lembaga yang ideal tidak berada di dalam tangan intelijen, melain sebuah cyber command yang merupakan gabungan dari pakar strategi perang, ahli IT dan akademisi/peneliti, kalangan penggiat underground cyber, kalangan bisnis terpercaya di bidang pengembangan teknologi IT, pakar analisa intelijen, pakar hukum IT dan hukum internasional, unsur penegakkan hukum, dan tentunya manajemen informasi handal dalam mengelola terselenggaranya suatu sistem keamanan cyber nasional.  Menggabungkan berbagai latar belakang yang berbeda tersebut tentunya bukan hal mudah, selain itu membangun infrastruktur pertahanan cyber yang handal sudah pasti akan memakan biaya yang sangat tinggi. 

Menyikapi hal tersebut, maka rencana pembentukan Badan Cyber bukan berarti saat ini langsung jadi siap pakai dalam satu dua tahun. Melainkan strategi jangka panjang yang seiring waktu terus meningkatkan kapabiltas cyber security nasional sampai tercapai titik ideal berupa independensi pengembangan teknologi dari ketergantungan terhadap perusahaan asing. Pengembangan teknologi tersebut tidak harus 100% buatan Indonesia melainkan bisa juga berupa varian dari teknologi yang telah dibeli dari luar negeri. Dalam hal ini, unit riset dan development menjadi ciri pembeda dari lembaga-lembaga sejenis di luar negeri yang juga sedang berkembang.

Menjadi ciri khas cara berpikir sempit bangsa Indonesia adalah ingin cepat mencapai sesuatu dan kurang memperhatikan proses. Sebagaimana juga pengembangan sektor maritim yang saat ini semakin serius dengan pembentukan Kemeko Kemaritiman, jangan terlalu berharap bahwa seolah dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi akan terwujud Indonesia yang Hebat di bidang Maritim, perlu ada suatu rasionalisasi pencapaian target sesuai dengan dukungan anggaran, kemampuan personil, dan penguasaan teknologi, serta implementasi kebijakan yang tepat. Perhatikan bagaimana Pemerintahan SBY selama 10 tahun, bukan hal yang mudah dalam memulihkan perekonomian Indonesia dan memantapkan demokrasi di Indonesia. Semua pihak yang terkait bahu-membahu dalam mendorong terwujudnya harapan rakyat Indonesia.

Diperlukan keikhlasan yang luar biasa dari para pemimpin nasional Indonesia untuk secara serius memperhatikan pentingnya kesinambungan pembangunan dari pergantian pimpinan nasional. Dimana blue print pembangunan strategis sebaiknya tidak seenaknya berubah-ubah haluan, hingga walaupun generasi saat ini tidak menikmati, namun generasi penerus akan menjadi saksi dari keberhasilan suatu strategi jangka panjang yang jitu.

Kembali kepada Badan Cyber Nasional. Apabila hal ini hanya wacana ngobrol ringan dari suatu konferensi nasional yang kurang serius, maka menjadi sia-sia dan pemborosan jika dipaksakan untuk dibangun. Namun apabila ada suatu strategi jangka panjang untuk membangun secara bertahap kemampuan cyber nasional, maka perlu dibuat pentahapan yang rasional yang akan secara nyata dapat mewujudkan Indonesia yang kuat dalam keamanan cyber. Perlu kita akui bersama bahwa daya visi bangsa Indonesia akan menjadi pendek manakala hanya berpikir untuk kepentingan pribadi dan kelompok, karena dibatasi oleh kehendak-kehendak yang tidak mewakili jeritan suara rakyat. Marilah kita renungkan lagi, niat-niat dalam hati kita masing-masing ketika menggagas sesuatu untuk bangsa dan negara, sebesar apakah kepentingan pribadi kita?

Sekian

Semoga bermanfaat

Senopati Wirang

Read More »

12.51 | 0 komentar

Anggaran Kecil Minta Aman

Ketika Indonesia mengalami krisis 1998 yang diwarnai kerusuhan, komunitas intelijen tidak luput dari sorotan seolah tidak mampu memberikan informasi dan analisa mengenai tanda-tanda kejatuhan Pemerintahan Suharto periode akhir. Kemudian, intelijen kembali menjadi sorotan karena lepasnya propinsi Timor-Timur yang sedikit banyak juga dipengaruhi lemahnya analisa intelijen dalam kalkulasi kebijakan politik dan keamanan era Habibie. Pada era Gus Dur, intelijen tampak semakin kedodoran yang dengan lengsernya Gus Dur dari jabatan Presiden. Kemudian era Megawati, intelijen baru mulai menata kembali menjadi lebih baik dengan berbagai prediksi tentang terorisme yang pada waktu itu "tidak dipercaya" sebagian petinggi negara. Pada masa-masa tersebut, dalam komunitas intelijen khususnya prajurit wong cilik telik sandi yang langsung berhadapan dengan masalah dan masyarakat berkembang pemeo sindiran yang sempat bergema di Senayan dan Istana Negara : "Lima Ribu Minta Aman." 

Adalah suatu fakta yang teramat sangat memprihatinkan dunia intelijen Indonesia dengan anggaran yang sangat kecil pada level operasional namun menanggung beban tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, yakni kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Presiden Abdurrahman Wahid adalah Presiden RI pertama yang memperhatikan kesejahteraan PNS secara umum dengan menggabungkan komponen tunjangan menjadi gaji pokok yang lebih besar, yang mana hal ini juga berdampak ke kalangan intelijen yang menjadi lebih bersemangat. Kemudian Megawati secara signifikan meningkatkan anggaran Intelijen (baca: BIN) yang kemudian mampu membangun sejumlah pondasi restrukturisasi organisasi BIN menjadi lebih besar. Kemudian dilanjutkan pada era SBY hingga akhirnya BIN memiliki anggaran yang dapat dikatakan mendekati kesesuaian dengan kalkulasi personil, operasi kegiatan, dan pengembangan organisasi di masa mendatang.

Baru-baru ini, Kepala BIN Sutiyoso menyampaikan "keluhan" pemotongan anggaran BIN yang sangat signifikan karena jumlah pemotongannya sangat besar, yakni dari APBNP 2015 sebesar 2.616,6 Triliun menjadi 1.592,6 Triliun dalam RAPBN 2016, atau sekitar hanya 60% dari anggaran 2015. 

Meskipun Presiden Jokowi menyetujui penguatan intelijen dan peningkatan fasilitas yang memadai dalam Nota Keuangan RAPBN 2016, namun pemotongan anggaran BIN justru mencerminkan yang sebaliknya. Mengapa demikian? Boleh jadi hal ini juga menimpa sebagian besar Kementerian dan Lembaga Negara lainnya karena asumsi dollar dan kondisi perekonomian Indonesia yang diperkirakan mengalami penurunan. Namun apabila kita perhatikan secara seksama, sebagian justru mengalami kenaikan, misalnya Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, PAN RB, Kominfo, POLRI, BNN, Komnas HAM, KPU, MA, MK, PPATK, LAN, KPK, KY, KPPU, Ombudsman, BNPT, Sekab, Kelautan Perikanan, Pariwisata, Kemenko Maritim, Kemenko Perekonomian, BPK, Kemenkeu, Pertanian, Kementerian BUMN, BPS, Bappenas, BPN, BPPT, LAPAN, BIG, Bapeten, BPKP, Perdagangan, LKPBJP, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, TVRI, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPOM,  BKKBN, dan BNP2TKI. Fakta tersebut secara logika dapat membantah alasan perbedaan asumsi dollar ataupun kondisi perekonomian nasional yang sedang lesu.

Apabila sebagian Kementerian/Lembaga Negara mengalami penurunan dan sebagian mengalami kenaikan maka hal ini juga dapat ditafsirkan sebagai prioritas Pemerintah, dimana anggaran merupakan faktor krusial dalam pencapaian kinerja suatu lembaga. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa anggaran BIN dapat turun sedemikian drastisnya? Apakah karena BIN hanya mengajukan sedikit karena tidak mampu mengelola anggaran dengan baik, ataukah karena sesungguhnya Pemerintahan Jokowi tidak menganggap intelijen sebagai prioritas sehingga pengajuan dari BIN hanya dikabulkan hanya sebesar 60% dari anggaran 2015?

Tentunya kita tidak dapat mengklaim bahwa satu lembaga lebih penting dari lembaga yang lain sehingga pantas memperoleh anggaran yang lebih besar. Hal ini dapat menjerumuskan suatu pemerintahan kepada pemborosan-pemborosan karena argumentasi sektoral. Selain itu, sudah menjadi kewajaran bahwa pada setiap pengajuan anggaran, masing-masing lembaga berupaya meyakinkan penyusun Nota Keuangan dan RAPBN untuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan masing-masing. Pastinya tidak semuanya dapat dikabulkan, bahkan ada yang dicoret atau direvisi sebagaimana dialami oleh BIN untuk RAPBN 2016. Namun fakta yang sangat aneh adalah bahwa Presiden Jokowi "memerintahkan" BIN melakukan rekrutmen anggota besar-besaran, sementara anggaran BIN dipotong besar-besaran seperti SALE/DISCOUNT saat menjelang lebaran atau tahun baru. Saran dari Komunitas Blog I-I adalah agar BIN segera menghentikan rencana rekrutmen yang tidak masuk akal tersebut karena selain kerawanan yang telah diungkapkan dalam artikel Rekrutmen 1000 Agen BIN, juga guna menghindari pendarahan anggaran BIN karena besar pasak dari pada tiang, hanya demi kepentingan politik Pilkada yang selama ini terbukti dapat dikawal secara aman oleh BIN, Polisi dan TNI.

Alokasi anggaran bukanlah hal yang mudah dan sederhana karena hal ini juga menyangkut hajat hidup bangsa Indonesia dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah. Artinya ketika Nota Keuangan dan RAPBN sudah diajukan, Pemerintah sudah yakin dengan pengajuan tersebut dan telah diketahui oleh semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah  terkait. Dalam kaitan ini, BIN sudah pasti tahu dan paham bahwa Pemerintahan Jokowi-JK memiliki prioritas yang kurang mengedepankan pengembangan intelijen menjadi lembaga yang kuat dan modern. 

Komentar sangat aneh dan menjerumuskan tentang anggaran BIN juga muncul dari anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin yang menyarankan BIN cari dana sendiri (non-budget). Mencari dana sendiri kepada perusahaan swasta sangat membahayakan keamanan nasional, karena hal ini menciptakan hubungan yang tidak sehat karena kerawanan baik dari sisi kepentingan maupun transparansi, apakah sungguh-sungguh digunakan untuk operasional intelijen.

Ketika anda tidak mengalami suatu musibah karena sistem keamanan yang baik di rumah anda, maka anda berpikir kunci, gembokan, alarm, dan cctv yang anda gunakan sudah cukup mencegah terjadinya kejahatan di rumah anda. Tetapi sadarkah anda bahwa semua sistem keamanan yang anda gunakan sesungguhnya harus selalu diupdate dan diganti dalam periode tertentu. Misalnya kunci pintu rumah model lever lock menjadi pin tumbler lock atau wafer tumbler lock. Hanya karena belum pernah mengalami musibah kemalingan, bukan berarti kunci model lever lock masih dapat melindungi rumah anda. Hal ini hanya ilustrasi sederhana yang menggambarkan peningkatan biaya keamanan walaupun tidak terjadi musibah atau ancaman keamanan. 

Komunitas Blog I-I tidak memiliki kepentingan dengan peningkatan atau penurunan anggaran BIN, artikel ini hanya bagian dari pendidikan publik mengenai intelijen agar dipahami bahwa intelijen ala James Bond dengan berlimpah uang operasi hanya ada di film saja. Tahukah anda bahwa ketika pemeo sindiran "lima ribu minta aman" menjadi populer di kalangan komunitas intelijen, faktanya saat itu seorang agen intelijen bahkan bingung untuk mencari makan siang, namun untungnya warung tegal masih memberikan rasa kenyang dengan 3000 rupiah dengan 1-2 lauk pauk sederhana, kemudian es cendol masih seharga 1000 rupiah, dan oh lumayan masih ada sisa 1000 rupiah untuk naik bis kota.

Sekian

Semoga bermanfaat,

Senopati Wirang

Read More »

12.28 | 0 komentar

Badan Cyber Nasional

Kelemahan Indonesia di bidang cyber security sudah menjadi fakta umum dimana kasus-kasus kejahatan cyber dan dimanfaatkan lokasi/ruang cyber Indonesia untuk kejahatan cyber internasional juga telah terjadi berkali-kali. Setelah Simposium Nasional Cyber Security pada 3-4 Juni yang lalu, komunitas Blog I-I secara sistematis terus mendorong terwujudnya Badan Cyber Nasional yang diharapkan secara strategis akan garda terdepan dalam perlindungan keamanan cyber Indonesia, khususnya dari para pelaku kejahatan cyber pada pada level negara, kelompok, maupun individu yang sekedar iseng melakukan test penyerangan cyber.

Salah satu alasan utama komunitas Blog I-I menganggap cyber security sebagai hal yang sangat penting bagi negara dan bangsa adalah seiring dengan penggunaan teknologi cyber yang semakin meluas di lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat secara luas, maka level kerawanan dari kejahatan cyber juga berkembang. Baik pada aspek perlindungan masyarakat dari kejahatan, maupun perlindungan negara dari aksi-aksi yang bersifat strategis merusak keamanan nasional Indonesia.

Alasan lain yang bersifat fungsi atau keberadaan lembaga-lembaga penanganan cyber adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang memiliki kaitan langsung dengan keamanan cyber Indonesia. Awalnya Blog I-I ingin mendorong pembesaran Lembaga Sandi Negara atau Badan Intelijen Negara yang khusus menanganai cyber security. Namun harapan terhadap kedua lembaga tersebut melemah karena ketiadaan gebrakan ataupun blue print nasional tentang keamanan cyber yang komprehensif. Kedua lembaga tersebut sangat disayangkan bersikap pasif dan kurang inisiatif dalam pengembangan keamanan cyber nasional Indonesia.

Blog I-I tidak perlu mengungkapkan dalam tulisan ini berapa ribu kali sistem keamanan cyber Indonesia diserang. Keamanan cyber masing-masing kementerian tentunya memiliki catatan statistik telah diserang berapa kali dan hal itu tidak atau sangat jarang dikomunikasikan. Keamanan cyber perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta nasional juga mengalami hal yang sama pada skala masing-masing. Pencurian data, penyadapan/intersep komunikasi, hacking, dan lain-lain juga telah terjadi berkali-kali. Kejahatan taransaksi finansial online, pembobolan security transaksi online, penipuan/scam, dan lain sebagainya juga telah menjadi fenomena harian yang mana belum ada lembaga di negeri tercinta ini yang mengembangkan sistem monitoring yang lebih canggih terhadap aksi-aksi kejahatan cyber tersebut.

Baru-baru ini Luhut Panjaitan membantah adanya rencana kerjasama Badan Cyber Nasional Indonesia dengan CIA. Hal ini jelas serangan langsung kepada pribadi Luhut yang dekat dengan Amerika Serikat. Sedangkan Badan Cyber Nasional tetap sangat mendesak bagi kepentingan nasional Indonesia saat ini dan di masa depan.

Perlu kita sadari bersama bahwa kerjasama internasional dalam isu cyber tidak terhindari, dimana baik pada level tukar-menukar informasi maupun kerjasama teknis sangat diperlukan. Khususnya dalam mengungkapkan lokasi dimana kejahatan berlangsung. Dalam dunia cyber datas negara dapat dikatakan "menghilang" karena kejahatan yang bersumber dari suatu negara dapat dengan mudah ditujukan atau dengan target di negara lain, sehingga kerjasama internasional sangat diperlukan dalam penangkapan pelaku kejahatan. Lalu bagaimana bila pelaku kejahatan tersebut negara atau didukung oleh negara? Hal inilah yang bersifat lebih strategis dan harus ditangani secara negara pula, dimana perlindungan terhadap keamanan cyber suatu negara adalah berkaitan dengan kedaulatan negara. Sehingga tidak mengherankan apabila negara sebesar Amerika dan China atau sejumlah negara Eropa mengembangkan Pasukan Cyber dalam arti sesungguhnya. Mereka benar-benar dikomando sebagaimana pasukan yang akan berperang.

Perang di dunia cyber sangat jarang memakan korban jiwa sebagaimana dalam aksi tembak - menembak dalam peperangan. Namun dampak strategisnya sangat besar, misalnya kebocoran pengamanan cyber sistem keuangan, perdagangan, atau industri strategis suatu negara dalam berdampak ekonomi yang melumpuhkan suatu negara yang pada gilirannya menghasilkan kekacauan sosial yang kemudian juga dalam menyebabkan kematian dalam jumlah besar.   

  

Penguatan keamanan cyber memiliki dua sisi, yakni perlindungan keamanan cyber nasional dan kebebasan dan privacy masyarakat Indonesia dalam menggunakan ruang cyber. Ketakutan terjadinya monitoring rakyat Indonesia secara sistematis sebagai terjadi di AS dengan NSA-nya, tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri baik bagi kalangan oposisi pemerintah maupun penggiat/aktivis yang kritis terhadap pemerintah.  Hal ini perlu dilihat bahwa cyber security adalah bagaikan senjata yang digunakan polisi/tentara dimana semua sangat tergantung pada penggunanya, apakah untuk melindungi bangsa atau untuk membunuhi bangsa sendiri?

Janganlah kita cepat apriori atau juga cepat percaya, tetapi bangunlah suatu sistem yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dengan pengawasan yang efektif dari para wakil rakyat. Dimana penyalahgunaan teknologi cyber security untuk melanggengkan kekuasaan, untuk mengawasi rakyat secara tidak sah dapat dicegah. Tetapi hal itu jangan kemudian menjadi penghalang dalam menegakkan kedaulatan negara dan bangsa dalam melindungi dunia cyber Indonesia dari berbagai pihak baik asing, penjahat, maupun penghianat di dalam negeri yang berniat menghancurkan Indonesia Raya di dunia cyber.

Semoga bermanfaat.

Salam Intelijen

Senopati Wirang

Read More »

11.10 | 0 komentar

Dirgahayu Republik Indonesia

70 Tahun Indonesia Merdeka

Mudah sekali untuk teriak "ayo kerja!"

Semudah menulis kata ayo kerja

Setiap slogan mengandung makna

Seperti kata ajakan ayo kerja

Kepada mereka tidak atau malas kerja 

70 Tahun Indonesia Merdeka

Sudahkah kita bekerja?

Bila sudah, sebaik apa kita bekerja?

Setiap pertanyaan mengandung makna

Seperti tentang bagaimana kita bekerja

Juga apa yang layak yang disebut bekerja

Ayo Kerja!

Seolah rakyat Indonesia tidak bekerja

Seolah rakyat Indonesia malas bekerja

Seolah rakyat Indonesia tidak mengerti bagaimana bekerja

Seolah rakyat Indonesia pecundang dalam bekerja

Bekerja adalah kebutuhan

Baik yang mencari sesuap nasi atau kemewahan 

Baik yang berada di bawah terik matahari atau yang di perkantoran nan sejuk

Baik yang berada di bawah upah minimum atau yang bonusnya miliaran

Bekerja menjadi bagian dari kehidupan 

70 Tahun Indonesia Merdeka

Dalam 70 tahun umumnya sudah terlahir tiga generasi

Generasi 45 tercatat sebagai pejuang kemerdekaan

Generasi Orde Lama dan Baru adalah peletak dasar bangsa dan negara

Generasi Reformasi seharusnya sangat percaya diri memperbaiki bangsa dan negara

Bagaimana mungkin kita malas atau bahkan tidak bekerja? 

Ayo Kerja!

Bila kampanye nasional berkata "ayo kerja"

Berarti kita adalah bangsa yang kurang dalam bekerja

Ataukah kita bangsa yang malas bekerja?

Mungkin kita bangsa yang lemah dalam bekerja

Ataukah kita bangsa yang tidak suka bekerja?

Kerja...kerja...kerja

Telapak tangan kuli angkut sudah sedemikian kasar dan tebal

Kerja...kerja...kerja

Keringat supir angkutan kota, ojek, dan pedagang pasar mengucur

Kerja...kerja...kerja

Suara guru, dosen, dan penceramah sudah semakin parau

Kerja...kerja...kerja

Berbagai profesi pekerjaan senantia bergerak dinamis

Ayo kerja!

7,5 juta pengangguran Indonesia bertanya, dimana? (*)

Ratusan ribu pengangguran baru juga bertanya, dimana? (*)

Melambatnya ekonomi Indonesia merisaukan angkatan kerja

Setiap tahun akan bertambah jutaan angkatan kerja 

Mereka semua ingin bekerja

Ayo kerja!

Bonus demografi angkatan kerja dapat menjadi bencana

Bila setiap tahun angka pengangguran bertambah 

Indonesia tidak lagi mampu tumbuh sesuai rencana

Harapan sejahtera justru menjadi musibah

Ayo kerja!

Bila tiada lapangan kerja, angka kriminal cenderung meningkat

Begal, pencurian, perampokan, penipuan, juga korupsi meningkat

Ayo kerja!

Mudah diucapkan tidak selalu mudah dilaksanakan

Mudah dikampanyekan tidak mudah diwujudkan

Bila anda sudah bekerja bersyukurlah kepada Allah SWT

Bila anda belum bekerja berdo'alah kepada Allah SWT

Ayo kerja adalah sebuah ajakan 

Janganlah tersinggung bila anda belum bekerja

Ayo kerja adalah sebuah refleksi bangsa yang malas

Janganlah tersinggung bila anda sudah bekerja

Sebuah renungan di malam kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta

Semoga memperkuat keyakinan kita sebagai bangsa dalam mewujudkan cita-cita

Mulailah dari diri kita sendiri

Sejak bangun tidur, kita awali hari dengan do'a, semangat dan harapan

Jangan lupa istirahat dan bersikap adil dengan diri dan keluarga kita

Niscaya Indonesia Raya yang kita cita-citakan akan terwujud

Merdeka !

Senopati Wirang


(*) Data Biro Pusat Statistik (BPS) Februari - Maret 2015

Read More »

11.00 | 0 komentar

Tentang Ide Khilafah ISIS dan Efektifnya Propagada ISIS

Densus 88 Polri, BNPT, BIN, TNI, Kesbangpol Kemendagri, dan berbagai aparat keamanan boleh saja tersenyum lebar dengan semakin terpojoknya kelompok Teroris yang mengatasnamakan Islam di Indonesia. Belakangan bahkan penangkapan terhadap tersangka teroris semakin "mengecil" kepada simpatisan, namun sayangnya target besar seperti kelompok Santoso cenderung kurang serius ditangani dengan alasan persembunyian Santoso di wilayah pegunungan di Poso sulit dijangkau. Semakin lama penanganan kelompok teroris Santoso semakin melemahkan keyakinan publik terhadap keseriusan Pemerintahan Jokowi dalam penanganan ancaman terorisme di tanah air.

Penangkapan demi penangakapan masih terus berlangsung dan terakhir adalah 3 terduga teroris di Solo atas nama Ibadurrahman alias Ali Robani alias Ibad, Yus Kariman alias Yuskarman, dan Sugiyanto alias Giyanto alias Gento. Ketiga terduga teroris tersebut dinyatakan oleh Kapolri telah merencanakan membuat bom dan berdasarkan analisa Polisi kemungkinan target adalah Kuil Buddha Kepunton (pembalasan terkait isu Rohingya), Polsek Pasar Kliwon dan Polisi Surakarta secara umum, gereja di wilayah Surakarta. Dengan adanya bukti-bukti berupa bom rakitan dan sejumlah dokumen terkait ISIS serta bendera, tentunya langkah penangkapan oleh Densus 88 tersebut patut diapresiasi. Namun persoalan yang lebih strategis adalah apakah Densus 88 dan seluruh aparat keamanan akan selamanya melakukan pemburuan demi pemburuan terhadap para terduga teroris yang bagaikan tertangkap satu namun mampu tumbuh lagi karena pengaruh propaganda ISIS.

Diperlukan suatu strategi nasional yang dilaksanakan secara sinergis dari seluruh unsur pemerintah khususnya aparat keamanan dalam mengatasi pengaruh propaganda ISIS yang menyesatkan.

Tentang Propaganda Khilafah ISIS

Khilafah atau sistem politik Kekhalifahan merupakan bagian dari sejarah Islam sejak periode awal kelahiran Islam paska Pemerintahan Negara Islam langsung dibawah komando Rasulullah SAW. Tidaklah mengherankan apabila sebagian umat Islam tetap mendambakan untuk hidup di dalam negara yang menegakkan syariah atau hukum Islam. Apa yang dijabarkan sebagai kehidupan yang Islami bukan hanya bersifat Tauhid dan ahlak individu, melainkan juga mencakup peri kehidupan berbangsa dan bernegara yang tunduk patuh dalam konsep-konsep ajaran Islam. Semakin kita mendalami ajaran Islam maka tarikan untuk menegakkan Islam secara utuh akan semakin kuat. Namun demikian, realita sosial politik dan dinamika nasional dan internasional belum tentu mendukung terwujudnya negara Islam sebagaimana didambakan sebagian besar umat Islam tersebut. Hal inilah yang kemudian dimaksimalkan oleh kelompok radikal khususnya ISIS dalam rangka menyelimuti logika umat Islam dan ditambahkan penekanan tentang kesejatian atau kebenaran hakiki penegakan ajaran Islam hanya dapat terwujud dengan kekuasaan politik yang didukung oleh kekuatan fisik (militer). Hal yang sama sesungguhnya juga dilakukan oleh para penganut faham liberal demokrasi dengan kekuatan militer yang sangat besar, dimana kita sadar ataupun tidak telah berada di dalam cengkeraman sistem yang "ditanamkan" dengan kekuasaan politik dan kekuatan militer yang ditopang oleh sistem ekonomi kapitalis. Argumentasi ini juga digunakan oleh ISIS untuk membangkitkan kekecewaan dan kemarahan umat Islam terhadap sistem yang tidak Islami.

Singkat kata, ISIS lebih menggunakan logika-logika sosial dan politik yang dibenturkan daripada dogma atau doktrin agama yang bersifat dipaksakan. Walaupun ISIS juga menggunakan rujukan kepada Kitab Suci Al Qur'an dan Hadits, namun dalam pelaksanaannya argumentasi yang digunakan adalah logika yang "cukup cemerlang" yang mampu mempengaruhi umat Islam. Sebagai contoh sederhana adalah hukuman pembakaran pilot Suriah yang dijelaskan secara syariah sebagai hukuman Qisas (Al Baqarah 178), dimana nyawa dibalas nyawa. Namun pelaksanaan ekseskusi pembakaran dilakukan berdasarkan penyamaan proses pengeboman yang dilakukan oleh pilot Suriah yang berdampak kepada terbakarnya rumah-rumah dan akibat kematian yang disebabkan oleh api, sehingga Qisas dilakukan dengan membakar tersangka sang pilot. Dalam sistem hukum modern di berbagai negara saat ini, hal itu tidaklah memungkinkan karena umumnya negara demokratis saat ini bahkan memperlakukan penjahat dengan sangat manusiawi dimana hukuman hanya bersifat mengambil kebebasannya saja, yakni umumnya dengan hukuman penjara. Bahkan hukuman mati-pun sudah semakin jarang diterapkan.

Logika-logika propaganda ISIS tampak sangat kuat bukan? bahkan dapat kita pahami. Betapapun "kejam" hukuman-hukuman yang ditempuh oleh ISIS, dengan interpretasi yang sangat mendasar dan sederhana, bagi mereka yang mencoba memahami dan melihatnya dari sisi logika yang dipropagandakan ISIS, maka akan terpengaruh. Sedangkan mereka yang tidak terpengaruh adalah karena melihat dari "kekejaman" atau dari faham hak asasi manusia yang kemudian mencoba membela diri juga dengan interpretasi agama yang bersifat lunak yakni konsep "memaafkan" yang juga diajarkan sebagai sesuatu yang lebih baik dari pada balas dendam.

Konsep memaafkan dan balas dendam tidak dapat dipaksakan satu dengan lainnya. Tampaknya ISIS tahu persis tentang psikologi manusia sehingga tidak khawatir dengan memamerkan kekejaman karena hal itu lebih didorong oleh konsep balas dendam. Tahukah anda betapa menderitanya rakyat Irak dan Suriah baik pada era sebelum penghancuran Irak maupun paska porak-porandanya Irak. Kematian merupakan hal yang biasa dan mayat-mayat sering ditemui yang mana bila kita berada dalam situasi tersebut akan memperkuat konsep dendam dalam hati kita daripada konsep memaafkan. Kondisi kepedihan inilah yang diekspor oleh ISIS untuk dilihat oleh umat Islam di seluruh dunia, betapa tidak adilnya sistem global dalam memberikan kedamaian di hati rakyat Irak. Rakyat Irak disini bukan hanya dari satu kabilah/golongan atau aliran agama. Melainkan seluruhnya yang terpolarisasi dalam kubu-kubu yang bermusuhan baik itu antar kabilah maupun antara Sunni dan Syiah. Permusuhan yang diredam dengan tangan besi oleh Saddam Husein dan kemudian konflik antar kelompok memperebutkan kekuasaan di Baghdad khususnya antara Sunni dan Syiah. Anda boleh menampik argumen ini, tetapi cobalah berkunjung ke Irak dan lakukanlah perjalanan di sejumlah propinsi, anda akan segera merasakan aroma konflik yang sangat kuat.

Untuk memudahkan pemahaman rakyat Indonesia tentang konflik internal rakyat Irak/Suriah, perhatikan konflik Ambon (Islam-Kristen), Poso (Islam-Kristen), dan Kalimantan (Dayak-Madura), dalam skala yang jauh lebih kecil ada kemiripan sentimen permusuhan yang telah menumpahkan darah dalam konflik-konflik tersebut. Namun karena sistem organisasinya masih lokal dan tidak ada campur tangan internasional, maka dapat diatasi oleh Pemerintah Indonesia. Seandainya TNI-Polri-BIN lemah maka, Indonesia sudah lama hancur dalam konflik antar golongan.

Kembali kepada propaganda khilafah ISIS, apa yang ditawarkan ISIS adalah kehidupan yang Islami dengan klaim sebagai satu-satunya sistem politik Islam yang mendekati kondisi periode awal sejarah Islam. Namun yang dilupakan oleh mereka yang berhijrah ke wilayah ISIS adalah justifikasi kepemimpinan khilafah dan hal ini merupakan masalah krusial dari seluruh sistem politik di dunia, yakni bagaimana seseorang atau sekelompok orang diberikan hak/mandat untuk memimpin atau menjadi khalifah. Bila sistem kepemimpinan dalam ISIS bersandar pada figur Al Baghdadi dan segelintir kepecayaannya, maka kematian Al Baghdadi akan mengakhiri kejayaan ISIS, namun bila sistem politik yang dibangun solid, maka dapat mengimbangi sejarah lahirnya Negara Islam Iran dengan konsep revolusi dan kepemimpinan para Imam Syiah. Tentunya itu semua harus didukung kekuatan militer yang mampu menjaga teritori yang diklaim. Perhatikan baik-baik bahwa ketika seorang warga negara Indonesia  berbai'at kepada ISIS, sesungguhnya dia belum tahu persis apa yang menantinya. Dia mulai hidup dalam dunia "bayangan" tentang khilafah Islam dan "merasa" menjadi bagian dari perjuangan Islam. Dia lupa dengan realita Islam Indonesia dan perjuangan umat Islam Indonesia sejak ratusan tahun silam yang pernah terwujud dengan Kerajaan Islam di Nusantara seiring dengan melemahkan Kerajaan Buddha dan Hindu-Siwa terakhir. Kelemahan orang Indonesia dalam memahami dirinya dan sejarahnya membuat karakter bangsa yang lemah dan mudah terpengaruh serta kurang percaya diri. Akibatnya propaganda "apapun" sesungguhnya mudah diserap oleh orang Indonesia.

Counter Propaganda ISIS

Pemerintahan Orde Baru menempuh kebijakan tangan besi terhadap perjuangan umat Islam Indonesia dan dapat dikatakan berhasil secara taktis. Namun secara strategis jangka panjang, periode Orde Baru justru menjadi masa inkubasi gerakan radikal Islam yang terus diwariskan ke generasi muda serta menemukan momentumnya saat kejatuhan Orde Baru. Hal itu terbukti dengan serangkaian serangan terorisme, bom, dan maraknya aksi-aksi anarkis mengatasnamakan Islam. Kebijakan Orde Baru bahkan memarjinalkan organisasi massa Islam dari ranah politik, sehingga kekecewaan semakin mendalam dan pada titik ekstrim melahirkan kembali cita-cita negara Islam dan penegakkan syariah baik oleh oranisasi Islam yang radikal maupun moderat.

Penyakit marjinalisasi Islam era Orde Baru sudah berakhir dan sekarang Islam Politik mampu eksis dalam panggung nasional dan menjadi penyambung lidah umat Islam dalam mendorong kebijakan negara yang baik terhadap umat Islam. Namun ternyata hal itu dipandang belum cukup oleh kelompok Islam yang beranggapan memperoleh semua atau tidak sama sekali atau tanpa kompromi. Mereka kemudian mencari rujukan ke Timur Tengah dan menemukan perjuangan di Afghanistan, Pakistan, Irak, Suriah, Yaman, dll yang menjadi justifikasi "perjuangan" lebih lanjut.

Singkatnya propaganda ISIS sangat mengena kepada kelompok Islam radikal yang tidak berhasil memperoleh dukungan umat mayoritas dan akhirnya mereka dengan mudah tunduk dan berbai'at kepada Al Qaida dan sekarang ISIS, bahkan kemudian membangun gerakan di Indonesia yang sebenarnya boleh dikatakan sebagai "tindakan" dari frustasinya suatu perjuangan yang ternyata menghadapi realitas kekuatan multikultural Indonesia dan kekuatan negara dan bangsa Indonesia yang saat ini mengadopsi sistem demokrasi yang memberikan ruang komunikasi kepada semua agama di ranah politik/kekuasaan.

Counter propaganda ISIS tidak dapat dilakukan hanya dengan seminar-seminar BNPT atau kunjungan ke pesantren-pesantren. Isi counter propaganda ISIS juga tidak hanya menjelaskan kesesatan ISIS dari sudut pandang syariah karena perdebatan ini akan berlangsung panjang. Perlu dimulai pendalaman informasi tentang hakikat kelompok ISIS dan penyusunan argumentasi yang logis dalam menolak propaganda ISIS. Selain itu, bendera/ar-raya warna hitam sesungguhnya dalam sejarah merupakan simbol perlawanan Pemerintahan Bani Umayyah ketika pemerintahannya dipandang sudah terlalu korupsi. Selain itu, perlu diingat bahwa bendera hitam identik dengan Islam Sunni sedangkan bendera putih identik dengan Islam Syiah dalam sejarah konflik Sunni-Syiah di Timur Tengah.  Tentunya diperlukan kecerdasan luar biasa dalam mengakomodasi simbol-simbol sejarah perjuangan Islam yang dibajak oleh aliran yang menggunakan jalan kekerasan.

Manusia hidup dalam jangkauan pemahaman diri pribadi masing-masing, hal ini mudah dimanipulasi oleh propaganda dan dapat melahirkan keyakinan. Oleh karena itu, counter propaganda seyogyanya tidak pernah berhenti melainkan secara terus-menerus dilakukan. Walaupun aparat keamanan dinilai berhasil dalam menangkapi terduga teroris, namun hal itu bagaikan penanganan yang bersifat parsial dan taktis. Operasi keamanan perlu diimbangi dengan pemberian pemahaman yang utuh dan logis tentang fenomena ISIS. Meskipun hal ini tidak mudah, namun di Indonesia sudah banyak kalangan akademisi yang secara serius mendalami dan memahami masalah ini dan dapat dimaksimalkan dengan menyusun strategi nasional mencegah faham ISIS yang kemudian dijadikan pegangan bagi seluruh pemangku kepentingan di tanah air.

Semoga bermanfaat
SW

Read More »

03.33 | 0 komentar

Sedikit menyingkap kabut masa depan RI paska reshuffle kabinet Jokowi

Intelijen bahkan masyarakat biasa yang rajin baca koran atau berita internet sudah paham tentang pengaruh eksternal yang berdampak kepada perekonomian Indonesia. Devaluasi Yuan - China, rencana kenaikan suku bunga Federal Reserve - AS, situasi krisis Yunani dan kebijakan Uni Eropa, menurunnya pertumbuhan ekonomi negara-negara emerging dalam kelompok BRIC seperti Brazil Russia, India, dan China, serta non-BRIC termasuk Indonesia, Filipina, Peru, Thailand, dan beberapa negara selevel lainnya. Semua itu, dapat saja dengan mudah dijadikan alasan utama melemahnya Rupiah, tidak tercapainya target pertumbuhan, kelesuan perdagangan internasional Indonesia, berkurangnya investasi asing, dan lain sebagainya yang kemudian secara perlahan menggerogoti keyakinan masyarakat Indonesia tentang kondisi perekonomian nasional. 

Apakah benar hal itu merupakan tantangan atau persoalan terbesar yang dihadapi perekonomian Indonesia?Komunitas Blog I-I dalam diskusi tertutup yang dilakukan bersama para sesepuh Intelijen yang telah mengumpulkan berbagai informasi analisa ekonomi, paper dari sejumlah konsultan internasional, dan artikel-artikel analisa ekonomi media terkemuka di dunia, ingin berbagi hasil diskusi tersebut kepada seluruh komunitas intelijen dan masyarakat Indonesia sebagai bacaan alternatif yang semoga dapat memotivasi kita semua bekerja lebih keras lagi, sbb:

1. Benar bahwa pengaruh eksternal sangat kuat dan bahkan dapat dikatakan mencapai level ancaman yang signifikan, sehingga langkah-langkah strategis kebijakan ekonomi Pemerintahan Jokowi harus benar-benar ditangani oleh ahlinya. Dalam kaitan ini, pengangkatan Sdr. Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian dapat dikatakan dapat memberikan harapan lebih baik seandainya seluruh Kementerian dan Lembaga yang berada dibawah koordinasi Sdr. Darmin dapat bersinergi dan bekerja lebih keras lagi. Dengan kemampuan dan pengalaman yang lengkap, secara teori Sdr. Darmin akan dapat menyusun strategi ekonomi yang menyelamatkan perekonomian nasional Indonesia. Perkiraan Blog I-I, kebijakan Sdr. Darmin akan cenderung hati-hati dan tidak agresif, sehingga rakyat Indonesia perlu menunggu hasilnya setidaknya dalam 6 bulan ke depan baru akan mulai terasa.
2. Janganlah lupa, bahwa ditengarai terjadi suatu "kesengajaan" dari pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan dari situasi yang masih terus berkembang terkait pengaruh eksternal terhadap Indonesia. Kita semua mengerti bahwa pasar memiliki logika sendiri, terlebih dengan sistem yang bebas sehingga upaya-upaya pengendalian/pengawasan akan cenderung gagal terlebih karena Indonesia sudah menganut sistem pasar bebas. Baik itu sektor jasa keuangan, komoditi, dan berbagai bentuk perdagangan, akan selalu memperhatikan dinamika yang berada di sekelilingnya. Apabila Pemerintahan Jokowi paska reshuffle kabinet masih saja mengalami masalah komunikasi dan berbagai kebijakan tampak amatiran karena lemahnya otoritas dan kepastian eksekusi kebijakan, maka kita akan menyaksikan keterpurukan lebih lanjut karena ketidakmampuan leadership dari Pimpinan Nasional Indonesia.
3. Pengangkatan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menkopolhukam yang konon direstui merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Jokowi semakin memperjelas betapa besarnya pengaruh Luhut terhadap Presiden. Bahkan Wapres Jusuf Kalla pernah menyatakan bahwa Seskab akan mengambil alih Kantor Staf Kepresidenan, hal ini mencerminkan ketiadaan komunikasi yang baik antara Wapres dan Presiden. Walaupun Jokowi kemudian menjelaskan rangkat jabatan Luhut sementara, tampak bahwa JK berupaya mendorong dileburnya Kantor Staf Kepresidenan dibawah Seskab. Apabila buruknya komunikasi ini terus berlangsung maka, sebaiknya rakyat Indonesia bersiap-siap untuk kecewa lagi dengan dinamika yang akan terjadi di masa mendatang. Polarisasi kekuasaan eksekutif menjadi Presiden (Jokowi-Luhut) --- (Wakil Presiden) JK --- (Partai Penguasa) Megawati-PDI-P dapat dijelaskan dalam kerangka tingkat kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang berulangkali dibantah, namun tidak juga diselesaikan dengan baik demi bangsa dan negara Indonesia Raya. Diperkirakan, Luhut akan semakin dominan dalam kebijakan Polhukam dengan berbagai strategi yang belum tentu untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini kurang sehat bagi demokrasi dan pemerintahan, karena kita akan menyaksikan "konflik" terselubung dalam pemerintahan Jokowi yang akan terus berlanjut karena rendahnya saling percaya di dalam tubuh Pemerintah. Hal ini tidak signifikan, namun akan terus mewarnai pemberitaan, sehingga bila ingin lebih baik perlu dilakukan peningkatan saling pengertian di antara elit-elit penguasa Pemerintahan Jokowi, khususnya terkait dengan upaya meredam polarisasi kekuasaan eksekutif.
4. Seskab baru Pramono Anung jelas jauh lebih baik dari pada Andi Widjajanto. Kedewasaan berkomunikasi dalam dunia politik sangat diperlukan khususnya antara Pemerintah dan DPR. Namun demikian, hal ini juga bukan jaminan. Sepanjang masih tajamnya "konflik" KIH - KMP, perpecahan parpol karena tarik-menarik kepentingan para tokoh politik tidak kunjung selesai, maka suasana yang sudah terlanjur tidak kondusif sejak awal akan terus diwarnai oleh seni saling mempengaruhi, kritik pedas, saling jegal, dan pencitraan. Sehingga efektifitas kerja DPR maupun pemerintah akan jauh lebih rendah dari periode sebelumnya. Hal itu, pada gilirannya juga akan menghambat upaya perbaikan ekonomi nasional Indonesia. Logika para elit politik berbeda dengan umumnya rakyat yang menghendaki ketentraman dan kesejahteraan. Elit politik pada dasarnya adalah petarung ideologi dan konsep untuk memajukan bangsa serta kepentingan pribadi dan kelompok. Sehingga diperlukan kepiawaian dalam mengelola hubungan-hubungan politik baik yang dilandasi oleh itikad baik, kepentingan, maupun kompromi. Tantangan ini cukup berat apabila hanya disandarkan kepada Seskab, karena persoalan juga muncul dari perilaku/sikap Menteri dan sejumlah anggota DPR yang cenderung konfliktis. Diramalakan ke depan perbaikan komunikasi akan terjadi, namun tidak berarti akan tercipta sinergi atau minimal saling memahami dalam waktu singkat.
5. Rizal Ramli cukup berpengalaman dan memiliki karakter yang agak kontroversial namun berani. Rencananya melakukan perubahan Kemenko Bidang Kemaritiman menjadi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya diperkirakan akan menyita waktu setidaknya tiga bulan walaupun hanya menambah dua bidang dalam jajarannya. Ujian terberat bidang kemaritiman bukan terletak pada mega proyek yang ambisius, namun lebih kepada perbaikan-perbaikan segera dari berbagai persoalan yang berada dibawah koordinasi Menko Kemaritiman. Kurangnya perhatian Pemerintah pada sektor maritim, telah menyebabkan akumulasi persoalan yang sangat banyak, sehingga kita patut memperhatikan prioritas yang akan diambil oleh Rizal Ramli. Diperkirakan akan terjadi beberapa terobosan yang lebih berani, namun hal ini juga belum menjamin terselenggaranya pembangunan sektor maritim Indonesia yang lebih baik. Semoga Rizal Ramli tidak hanya berfikir taktis untuk periode jabatannya, melainkan juga mempersiapkan blue print strategis jangka panjang agar pada pemerintahan selanjutnya Kemenko Kemaritiman tidak dibubarkan karena perbedaan konsep pembangunan.
6. Bappenas sangat strategis dan merupakan think tank strategi pembangunan Pemerintah Indonesia. Pergeseran Sofyan Djalil menggantikan Andrinof Chaniago diperkirakan tidak akan banyak merubah kinerja Bappenas, karena sesungguhnya Bappenas bagaikan mesin think tank akan akan terus melaju dengan konsep dan gagasan serta strategi. Apa yang dibutuhkan Bappenas adalah kepemimpinan yang handal dengan ide-ide cemerlang. Pegawai Bappenas dinilai memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan yang tinggi dibandingkan kementerian lain, secara teori akan mudah memimpin orang-orang pintar di Bappenas. Apabila Sofyan Djalil mampu melihat potensi Bappenas dan mengembangkannya, tidak tertutup kemungkinan hal ini justru menjadi kunci lahirnya kebijakan-kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi perekonomian nasional Indonesia.
7. Pergantian posisi Mendag dari Rachmat Gobel ke Thomas Lembong diperkirakan akan lebih berdampak kepada kebijakan-kebijakan yang lebih kompromis dengan eksportir-importir khususnya terkait pangan. Thomas Lembong sebagai tokoh "penasihat ekonomi" Jokowi dibalik layar tampaknya diberikan kesempatan oleh Presiden untuk membuktikan apakah dirinya akan lebih baik dari Mendag pendahulunya. Mengawali posisi Mendag dengan situasi perekonomian yang sedang melemah tentunya tidak mudah, namun jauh lebih susah lagi menghadapi mafia-mafia impor yang tampaknya telah menekan dilakukannya pergantian posisi Mendag.   
8. Secara umum, komunitas Intelijen Blog I-I menilai kabut masa depan RI masih akan tetap gelap  dan abu-abu karena faktor eksternal yang sangat kuat. Namun demikian, leadership yang baik akan mampu menyibakkan kabut tersebut. Reshuffle kabinet memberikan harapan yang harus didefiniskan sebagai "buying time" kesabaran rakyat Indonesia yang ingin melihat performa Pemerintah yang lebih baik.
9. Kuncinya adalah Jokowi jadilah anda Presiden yang sesungguhnya jangan tergantung pada Luhut Panjaitan dan perhatikan serta perlakukan Wakil Presiden dan jajaran Menteri anda sebagaimana sepatutnya. Berikan pengarahan dan kepercayaan penuh kepada Menteri-Menteri anda, reshuffle seyogyanya hanya kepada mereka yang tidak perform atau yang menghianati anda serta bukan karena bujuk rayu atau tekanan. Perbaiki kepemimpinan yang benar-benar memimpin, bukan rapopo, menyimpan amarah, atau sewenang-wenang bak raja Jawa. Kepada para Pembantu Presiden, anda bukan hanya membantu Presiden tetapi anda juga memiliki peranan yang sangat penting untuk rakyat Indonesia, janganlah teralu banyak berpolitik atau berandai-andai. Bekerjalah yang terbaik untuk bangsa dan negara dalam mewujudkan kemakmuran Indonesia Raya.
10. Akhir kata, hasil diskusi ini dapat dibuktikan benar dan salahnya di kemudian hari, serta mohon maaf sekiranya ada pihak-pihak yang kurang berkenan. 

Semoga bermanfaat,

Senopati Wirang

  

Read More »

11.29 | 0 komentar